Perang Dagang, OJK Turunkan Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

Dari kiri Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. TEMPO/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menurunkan target pertumbuhan kredit perbankan menjadi 9 hingga 11 persen. "Faktornya beragam, salah satunya karena imbas perang dagang," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

BACA: BI Optimis Rupiah Akan Menguat ke Rp 13.900 - Rp 14.300 per USD

Wimboh mengatakan, revisi target pertumbuhan kredit dilakukan juga  karena melihat beberapa bank menurunkan Rencana Bisnis Bank. Adapun sebelumnya, OJK menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10 sampai 12 persen pada 2019.

Secara nilai, pertumbuhan kredit ditargetkan menjadi Rp 538 triliun dari target sebelumnya Rp 559 triliun. Menurut dia, perkembangan perang dagang memberi dampak bagi pertumbuhan kredit.

BACA: Perang Dagang Memanas, Sharp dan LG Akan Relokasi Pabrik ke RI

Kendati begitu, dia optimistis pertumbuhan kredit tahun ini bisa mencapai batas atas dari target yang sudah ditetapkan atau kisaran 11 persen. "Tetapi kalau lihat terakhir harusnya optimistis. Jadi kalau turun itu kena batas atasnya. Ini lebih ke eksternal, bukan karena demand-nya," ujar Wimboh.

Wimboh juga menyampaikan perkiraan pertumbuhan kredit pada 2020. Dia yakin pertumbuhan kredit pada tahun depan berada di kisaran 12 hingga 16 persen.

Dalam rapat itu, Wimboh juga mengatakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga atau DPK turun dari target. Pertumbuhan DPK, kata dia, menjadi menjadi 7 hingga 9 persen atau senilai Rp 414 triliun.

Angka itu menunjukkan penurunan dari terget sebelumnya yang diperkirakan tumbuh 8 hingga 10 persen atau Rp 482 triliun. Menurut Wimboh, jika inflow untuk DPK lebih banyak, bank memiliki peluang meningkatkan pertumbuhan kredit. Keyakinan itu, kata dia, juga didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih baik.

"DPK kalau nanti portofolio inflow sudah banyak otomatis kan DPK tambah banyak. Sekarang cadangan devisa masih US$ 124 miliar kan. Belum kembali seperti sebelum turun di mana dulu pernah US$ 131 miliar, itu adalah karena portofolio inflow-nya banyak," ujarnya.

Adapun dia yakin pertumbuhan DPK pada tahun depan berada di kisaran 10 hingga 13 persen.

Baca berita tentang perang dagang lainnya di Tempo.co.






Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

7 jam lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

1 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

2 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

4 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

6 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

6 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

7 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

7 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,