"

THR Cair, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Lebih Tinggi

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap cairnya Tunjangan Hari Raya atau THR pada bulan ini dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan depan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuartal II. Pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan, juga dilaksanakan serentak pada hari ini.

BACA: Bayar THR PNS, Sri Mulyani Sudah Cairkan Rp 10 Triliun

"Jadi kita berharap nanti di kuartal II momentum pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih tinggi dari kuartal I," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kuartal II, terutama dipacu oleh konsumsi dan investasi dari sisi permintaan. Sedangkan, kata dia, dari sisi suplai produksinya, mengandalkan pada sektor manufaktur, perdagangan, sektor keuangan, dan transportasi.

"Selama sektor pertanian masih tumbuh di atas 3 persen, indikasi produksi masih bagus," tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Keuangan, THR telah dicairkan Rp 19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana. Menurut dia, proyeksi kebutuhan dana Rp 20 triliun yang terdiri untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebesar RP 11, 4 triliun dan penerima pensiun/tunjangan sebesar Rp 7,6 triliun. "Monitoring itu sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan THR akan berdampak langsung kepada pertumbuhan konsumsi. Walau menurut dia, memang ada THR yang tidak dibelanjakan semua. Kendati begitu, biasanya menjelang Lebaran ada ekstra belanja untuk membeli makanan, baju dan perjanalan. Sehingga dia berharap itu akan berdampak kepada para produsen dan perdagangan.

"Kami berharap untuk kuartal II ini, darisisi perrumbuhan ekonimi. Dari sisi agregat demand, kosumsi terjaga di atas 5 persen dan tentu kami berharap situasi politik tetap kondusif sehingga kepercayaan konsumen terjaga," ujarnya.

Baca: Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Lebaran, Apa Isinya?

Menurut Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa seiring dengan waktu pencairan THR ini, harga-harga stabil, bahkan beberapa harga stagnan. "Ini berarti daya beli masyarakat tidak tergerus inflasi. Ini merupakan indikator yang cukup baik."

HENDARTYO HANGGI








Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

3 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.


Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

5 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

Komisi III DPR RI berencana memanggil Menkeu Sri Mulyani, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait isu transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.


DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa (kanan), dan Ahmad Sahroni saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dicecar DPR soal transaksi mencurigakan Rp 349 yang diungkap Menkopolhukam Mahfud Md.


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

6 jam lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Kepala PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T: Kalimat di Kementerian Keuangan Itu Salah

7 jam lalu

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T: Kalimat di Kementerian Keuangan Itu Salah

Kepala PPATK menjelaskan lebih jauh soal polemik yang berkembang soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.


Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

Bantuan pemerintah untuk subsidi motor listrik ternyata ada batasan waktu. Menkeu Sri Mulyani hanya ada 4 pihak yang berhak mendapatkan subsidi.


Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

7 jam lalu

Tangkapan layar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PPATK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan sebagian besar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait ekspor-impor dan perpajakan.


Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

10 jam lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

Wamenkeu yakin fondasi perekonomian Indonesia masih kokoh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global usai bank ditutup di sejumlah negara.


Ketua HIPMI Solo Beberkan Strategi Bangkitkan Wellness Tourism di Kota Bengawan

12 jam lalu

Ketua Umum BPC HIPMI Solo, Respati Ardi saat memberikan pidato perdananya dalam Pelantikan Pengurus BPC HIPMI Kota Solo di Solo Safari, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ketua HIPMI Solo Beberkan Strategi Bangkitkan Wellness Tourism di Kota Bengawan

Ketua HIPMI Solo, Respati Ardi, membeberkan sejumlah strategi untuk membangkitkan wellness tourism di kota tersebut. Apa saja strategi utamanya?


Ini 13 Merek dari 8 Perusahaan yang Dapat Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta per Unit

14 jam lalu

Pengunjung mengamati sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan oleh pemerintah pada Maret mendatang dengan besaran insentif yang diberikan bagi sepeda motor sebesar Rp7 juta per unit. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ini 13 Merek dari 8 Perusahaan yang Dapat Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta per Unit

Sebanyak delapan perusahaan motor listrik dengan 13 merek mendapat insentif dari pemerintah sebesar Rp 7 juta per unit. Apa saja merek yang dimaksud?