Pemindahan Ibu Kota Menurut Ikatan Ahli Perencana

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Staf Presiden Eko Sulistyo (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro (batik tengah), dan Anggota DPR Komisi XI Misbakhun, dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota negara, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Deputi Staf Presiden Eko Sulistyo (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro (batik tengah), dan Anggota DPR Komisi XI Misbakhun, dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota negara, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro ikut mengomentari ihwal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Ia mengingatkan bahwa soal kenyamanan kota mesti menjadi salah satu masukan dalam perancangan ibu kota anyar itu.

    Baca juga: Ibu Kota Baru, Simak Skema Pembiayaan Pembangunan dari Bappenas

    “Saya kira dalam kita menyusun rencana kota baru, hal-hal ini bisa menjadi masukan yang penting” ujar Bernardus dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sabtu, 18 Mei 2019.

    Menurut Bernardus, sekitar 40 persen dari warga Indonesia yang tinggal di kota masih merasa bahwa kotanya tidak nyaman. Dari indeks kenyamanan tinggal di kota, ia mengatakan sejumlah kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya masuk ke dalam kota mid-tier, atau kota rata-rata.

    Hal tersebut, tutur Bernardus, berkaitan dengan hubungan antara luas kota, jumlah penduduk, dan kenyamanan tinggal di sana. Karena itu, ia berharap pembangunan kota baru mempertimbangkan kenyamanan untuk ditinggali dengan berbagai kriteria yang ada.

    Secara umum, Bernardus mengatakan isu urbanisasi di Tanah Air menjadi salah satu topik hangat bagi semua praktisi di bidang perencanaan. Ia mengatakan perencanaan dalam pemindahan ibu kota memang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu kesulitan yang dihadapi, ujar dia, adalah persoalan data.

    “Kita sedang bergerak dari agraris menuju negara maritim. Peralihan ini harusnya memberikan ruang, bisa diekspresikan kedalam pembangunan ibu kota baru” kata Bernardus.

    Terakhir, dia menyebut bahwa ibu kota anyar Indonesia yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan nantinya bakal menjadi barometer. Karena itu, Bernardus menegaskan pusat pemerintahan itu harus mencerminkan peradaban Bangsa Indonesia.

    Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pemindahan ibu kota memang masih perlu persiapan dan pendalaman yang cukup panjang. Di samping itu, pemerintah juga mesti berhati-hati dalam menyiapkan rencana itu. "Pelan-pelan dipersiapkan langkahnya dan tentu perlu masukan dari semua pihak," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.