OJK Bekukan Kegiatan Usaha Ventura Investasi Prima, Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Otoritas Jasa keuangan (OJK) bekerja sama dengan Tempo Media Group dan didukung oleh Pinjam Gampang, mengadakan

    Otoritas Jasa keuangan (OJK) bekerja sama dengan Tempo Media Group dan didukung oleh Pinjam Gampang, mengadakan "Sosialisasi Program Fintech Peer to Peer Lending: Kemudahan dan Risiko untuk Konsumen" di Bandung, Selasa, 13 November 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membekukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, PT Ventura Investasi Prima. Pembekuan kegiatan usaha diberikan karena perusahaan telah melanggar sejumlah ketentuan OJK.

    Baca: Rabobank Hengkang dari Indonesia, OJK Ingatkan Kepentingan Nasabah

    Dikutip dari surat pengumuman dengan Nomor PENG-13/NB.2/2019, perusahaan tersebut diketahui telah melanggar tiga ketentuan di dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015. Ketiganya ada pada pasal 20 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1.

    "Dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan tersebut, maka perusahaan modal ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan," seperti dikutip dalam surat tersebut yang ditanda tangani oleh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II Moch Ihsanuddin.

    Dalam surat tersebut juga diketahui OJK telah memberikan peringatan kepada perusahaan sebanyak tiga kali. Kendati demikian, hingga surat peringatan ketiga dikeluarkan, perusahaan belum mampu memenuhi ketentuan sesuai peraturan.

    Misalnya, seperti dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Pasal tersebut berbunyi, "Perusahaan Modal Ventura wajib melakukan mitigasi risiko kegiatan atas pembiayaan usaha produktif."

    Pembekuan usaha ini diberikan kepada Ventura Investasi Prima dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat ditetapkan. Namun, jika dalam kurun waktu di dalam 6 bulan tersebut perusahaan bisa memenuhi ketentuan maka OJK akan mencabut pembekuan izin.

    Sebaliknya, jika hingga batas waktu yang telah diberikan perusahaan belum bisa memenuhi ketentuan, OJK bakal mencabut izin usaha perusahaan. Sedangkan izin usaha bisa juga dicabut jika perusahaan tetap melakukan kegiatan di saat ketetapan pembekuan kegiatan telah dikeluarkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.