Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yunus Husein Setuju Satgas Illegal Fishing Dibubarkan, Asal

image-gnews
Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti dialog dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 30 April 2018. Yunus Husein menyatakan KPK harus membuktikan terkait indikasi terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, yang telah divonis 15 tahun penjara, telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan metode Hawala dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti dialog dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 30 April 2018. Yunus Husein menyatakan KPK harus membuktikan terkait indikasi terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, yang telah divonis 15 tahun penjara, telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan metode Hawala dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Satuan Tugas atau Satgas Anti Illegal Fishing 115, Yunus Husein, tidak mempermasalahkan jika satgas yang ia pimpin harus dibubarkan. Menurut dia, tugas yang selama ini dikerjakan oleh satgas bisa dialihkan saja kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla).“Kalau mau (dibubarkan) sih, gak apa-apa,” kata Yunus saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.

BACA: Susi Komentari Luhut, Satgas 115 Dibentuk Presiden Jokowi

Wacana pembubaran Satgas 115 ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Menurut dia, kewenangan yang ada di Satgas 115 saat ini tumpang tindih dengan yang ada di Bakamla. Sehingga, keberadaan Satgas 115 akan dievaluasi seiring dengan adanya perintah harmonisasi peraturan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengingatkan sejumlah poin yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum membubarkan Satgas 115. Pertama, kata dia, Bakamla harus benar-benar diberi kewenangan yang lebih kuat untuk menindak seluruh tindak pidana di wilayah perairan.

BACA: Dukung Susi Berantas Illegal Fishing, Luhut Pilih Perkuat Bakamla

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, kata dia, Bakamla tidak memiliki wewenang pro yustisia seperti halnya penyidik di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP maupun Kejaksaan yang menjadi anggota Satgas 115. “Karena dulu itu waktu Peraturan Presidennya dibikin, memang banyak kepentingan, ada ego sektoral,” kata Yunus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 yang jadi dasar hukum pembentukan Bakamla.

Kedua, Yunus meminta tidak hanya kewenangan penindakan illegal fishing semata yang diserahkan ke Bakamla, namun seluruh tindak pidana di laut seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, hingga perbudakan. Sebab, kata dia, kejahatan illegal fishing selama ini tidak berdiri sendiri, tapi bercampur dengan pidana lainnya. “Seperti kasus di Benjina (Maluku),” kata dia.

Jika kewenangan ini sudah diberikan kepada Bakamla, kata Yunus, barulah ia sepakat Satgas Illegal Fishing dibubarkan. Ia khawatir aturan yang memperkuat Bakamla belum terbit, tapi Satgas 115 sudah terlanjut dibubarkan. “Nanti ada kekosongan, dan mereka (pelaku illegal fishing) merajalela,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

5 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

20 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

3 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta kader melawan jika ada yang ingin goyahkan beringin.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Sandiaga soal Dampak Ekonomi Konser Dunia Digelar di RI: Bukan Mustahil Mencapai Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Taylor Swift saat konser The Eras Tour di Argentina. Foto: Instagram Taylor Swift.
Sandiaga soal Dampak Ekonomi Konser Dunia Digelar di RI: Bukan Mustahil Mencapai Rp 1 Triliun

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yakin Indonesia bisa memperoleh keuntungan seperti Singapura saat menggelar konser kelas dunia.


Fakta-fakta Rumah Dinas Menteri di IKN yang Dikritik Menko Luhut Binsar Pandjaitan

4 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rumah Dinas Menteri di IKN yang Dikritik Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Basuki mengatakan ukuran rumah dinas menteri di IKN yang lebih kecil dibandingkan di Widya Chandra diprotes Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Terpopuler: Dampak Jokowi Minta Desain Istana Wapres Direvisi, Menaker Ingatkan THR Cair H-7 Lebaran

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terpopuler: Dampak Jokowi Minta Desain Istana Wapres Direvisi, Menaker Ingatkan THR Cair H-7 Lebaran

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Rabu, 13 Maret 2024, dimulai dari instruksi Presiden Jokowi agar desain istana Wapres di IKN direvisi.


Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan soal desain Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara.