Satelit Internet Cepat Satria Bidik 150 Ribu Titik Layanan Publik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Satria di Museum Nasional, Jakarta. Jumat, 3 Mei 2019. dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Satria di Museum Nasional, Jakarta. Jumat, 3 Mei 2019. dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi untuk internet cepat. Satelit yang dinamai Satelit Republik Indonesia alias Satria ini akan mulai dikonstruksi pada akhir tahun 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.

    Baca: Satelit Nusantara Satu Sukses Mengorbit di Atas Papua

    “Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menyaksikan Penandatanganan KPBU ini di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Proyek itu, kata dia, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

    Satria direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah sampai pada orbit 146 BT, satelit internet cepat itu diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023. Adapun satelit itu bakal menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150 Gbps.

    Nantinya, cakupan layanan Satria akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

    Satria bakal dioperasikan konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, serta telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan proyek satelit itu adalah upaya kementeriannya menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan Perbatasan.

    “Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” kata Rudiantara.

    Setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek Satria ini adalah proyek keempat di Kemkominfo yang menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan dengan masa konsesi 15 tahun.

    Rudiantara mengatakan dampak proyek itu terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

    Baca: Satelit Nusantara Satu PSN ke Orbit dengan Roket milik SpaceX

    Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa