TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ikut berkomentar mengenai rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara ke luar Jawa. Namun, dia meminta supaya masyarakat lebih sabar menunggu kejelasan soal rencana itu.
Baca: Pilih Ibu Kota di Luar Jawa, JK: Ada 10 Syarat Harus Dipenuhi
Menurut Darmin, belum ada keputusan pasti yang telah diambil pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa. "Tunggu aja lah orang dalam rapat kemarin itu belum diputuskan di mana tiba-tiba udah tanya. Biar dulu studi dilanjutkan baru bisa komentar jangan sekarang," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa 30 April 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin 29 April 2019.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan dirinya mengusulkan tiga alternatif mengenai pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama adalah tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.
Adapun alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek, jika tersedia lahan.
Alternatif ketiga yang kemudian dipilih Jokowi, adalah memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa, seperti Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne.
"Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Senin.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan memilih lokasi di luar Pulau Jawa sebagai Ibu Kota baru Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, menurut dia, ada sedikitnya 10 syarat yang harus dipenuhi.
Jusuf Kalla menjelaskan, syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam, dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong.
Baca: JK: Tidak Ada Barang yang Tidak Made In China
Menurut JK, sejumlah daerah bisa menjadi alternatif Ibu Kota seperti di Kalimantan dan Sulawesi. "Contohnya yang memenuhi di tengah itu Sulawesi, tapi tidak ada lahan kosong yang siap. Ada lagi yang siap, ada bahaya patahan-patahan di situ," katanya.
FRISKI RIANA | ANTARA
