Pilih Ibu Kota di Luar Jawa, JK: Ada 10 Syarat Harus Dipenuhi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan memilih lokasi di luar Pulau Jawa sebagai Ibu Kota baru Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, menurut dia, ada sedikitnya 10 syarat yang harus dipenuhi.

    Baca: JK Soal DP Nol Persen Kendaraan: Kredit Macet, High Risk

    "Belum diputuskan di mananya, karena ada syaratnya lagi. Ada 10 syaratnya," ujar JK, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 30 April 2019. "Sudah disepakati syaratnya, yang diajukan Bappenas itu. Syaratnya berat memang, memilihnya tidak mudah."

    Lebih jauh JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam, dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

    JK menyebutkan sejumlah daerah yang bisa menjadi alternatif Ibu Kota seperti di Kalimantan dan Sulawesi. "Contohnya yang memenuhi di tengah itu Sulawesi, tapi tidak ada lahan kosong yang siap. Ada lagi yang siap, ada bahaya patahan-patahan di situ," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Pemerintahan dari DKI Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa dengan sejumlah pertimbangan. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada tiga opsi pemindahan ibu kota Pemerintahan Indonesia.

    Opsi pertama, Ibu Kota tetap berada di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional Jakarta dengan kantor-kantor pemerintahan di kawasan tersebut. Opsi kedua, Ibu Kota pemerintah dipindahkan ke kawasan yang dekat dengan DKI Jakarta, yakni sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

    Adapun opsi terakhir, Ibu Kota Pemerintahan Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Sedangkan Kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemindahan kantor pemerintahan, pemukiman penduduk dan infrastruktur ibu kota yang baru memerlukan waktu empat hingga lima tahun.

    Baca: JK: Tidak Ada Barang yang Tidak Made In China

    Sebelumnya, Jokowi menyebut pemilihan Ibu Kota ke luar Jawa karena mencontoh Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.