TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat yang telah menyentuh tarif batas atas. Ongkos penerbangan yang melambung ini dianggap akan menjadi penyumbang utama menguatnya inflasi menjelang Lebaran.
Baca: Soal Tiket Pesawat, Darmin Panggil Rini Soemarno dan Garuda Besok
"Harga tiket pesawat berkontribusi terhadap inflasi. Masalah ini akan jadi satu bahasan bagi kita apalagi akan Lebaran. Pasti masyarakat juga ingin tarif terjangkau," ujar Budi Karya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin petang, 29 April 2019.
Untuk membahas harga tiket pesawat itu, Kementerian Perhubungan, ujar dia, telah secara intens berkomunikasi dengan operator maskapai. Komunikasi tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan perwakilan maskapai, seperti Garuda Indonesia.
Dalam pembahasan mengenai tiket, Budi Karya menilai saat ini hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmati angkutan udara. Maka itu, pemerintah mencari celah agar masyarakat tak terlampau terbebani dengan besaran ongkos tiket penerbangan yang berlaku sekarang.
"Sehingga bukan hanya yang banyak duit saja (yang naik pesawat), tapi yang pas-pasaan dan pergi-pulang bolak-balik ke suatu tempat, atau mau mudik tetap dapat menikmati (angkutan penerbangan)," ujarnya.
Kendati begitu, Budi memastikan Kementerian tak ingin mengintervensi bisnis maskapai. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah persuasif yang dilakukan Kementerian untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kementerian Perhubungan juga akan mengkoordinasikan perkara ini dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas dampak ekonomi makro yang terjadi akibat melonjaknya harga tiket. "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan (segera) membahas," ucapnya.
Baca: Harga Tiket Pesawat Tinggi, Darmin: Perlu Ada Aturan Jelas
Dalam agenda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diterima awak media, pembahasan perihal tiket pesawat akan digelar pada Selasa, 30 April 2019. Rapat ini memungkinkan bakal menghadirkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan sejumlah stakeholder.
