Jadi Tersangka, Pengacara Sebut Sofyan Basir Sedang di Paris

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 September 2018. ANTARA

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 September 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN),  Sofyan Basir, sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uang Mulut Tambang Riau-1.

    Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka, Sofyan Basir Pernah Ungkap Hal Ini

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Sofyan diduga menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan PT Samantaka Batubara mendapatkan proyek PLTU Riau-1. "Tersangka diduga mendapat jatah yang sama besar seperti (yang diterima) Eni Maulani Saragih," kata Saut di Jakarta, kemarin, Selasa, 23 April 2019.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sofyan Basir. Menurut pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo, kliennya sedang berada di Paris sejak pekan lalu. KPK memang belum meminta Imigrasi mencegah Sofyan ke luar negeri.

    Menurut Soesilo, rencananya Sofyan Basir pulang ke Indonesia pada pekan ini. Namun, Soesilo mengaku tidak tahu kepastian tanggalnya. Soesilo hanya menjamin Sofyan bakal kooperatif. "Insya Allah, sepanjang proses hukumnya, jelas beliau akan kooperatif," kata dia.

    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sofyan Basir tercatat dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tiga terdakwa lainnya. Dalam pemeriksaannya, Sofyan mengakui adanya pertemuan dengan pengusaha Johannes Kotjo namun ia membantah menerima suap.

    Seorang penegak hukum mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara kasus Sofyan sejak Maret lalu. Saat itu tiga pemimpin KPK sepakat sudah cukup bukti untuk menjadikan  Sofyan Basir sebagai tersangka.

    ROSSENO AJI NUGROHO | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.