TEMPO.CO, Jakarta - Upaya pemerintah mengoperasikan tol laut selama 4,5 tahun belakangan ini dianggap berhasil membuka ruang konektivitas pulau-pulau terisolasi di Indonesia. Implementasi proyek yang termaktub dalam Nawacita Joko Widodo atau Jokowi ini dinilai berdampak pada pemerataan distribusi barang ke pulau-pulau kecil di wilayah batas Tanah Air.
“Dampaknya mengurangi disparitas harga. Masyarakat di luar Pulau Jawa, misalnya Papua, mendapatkan harga yang wajar,” ujar Direktur Usaha Angkutan Kargo dan Tol Laut PT Pelni Harry Budiarto dalam bedah buku ‘Memadu Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat petang, 12 April 2019.
Herry bercerita, program tol laut dibuka dengan pengiriman perdana tiga ton beras dari Surabaya menuju desa-desa di Essang, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Barang kebutuhan pokok itu diangkut menggunakan KM Logistik Nusantara II. Pengiriman pertama itu dinilai berdampak pada terwujudnya penekanan disparitas harga.
Tak hanya itu, pemerintah mencatat bahwa tol laut mampu mengefektifkan waktu pengiriman barang. Bila dulu waktu tempuh pengiriman barang dari Jawa ke pulau-pulau lain, seperti Flores atau Papua, sepanjang dua minggu. Sekarang, barang akan sampai hanya 4-5 hari. Selain itu, produksi dan konsumsi barang di kota-kota kecil meningkat.
Pengamat dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Saut Gurning, juga mengatakan tol laut telah mengubah peradaban di Indonesia bagian terluar. Wilayah-wilayah terisolasi kian menjadi wilayah yang terbuka aksesibilitasnya.
Meski demikian, ia menilai, operasional tol laut masih perlu dioptimalkan. Misalnya ihwal angkutan balik. Saat ini, kapal angkutan balik belum maksimal membawa barang dari daerah tujuan ke daerah pengangkutan asal.
Saat ini pemerintah mengoperasikan 18 trayek tol laut. Sebelas trayek dioperasikan oleh BUMN melalui penugasan dan sisanya oleh swasta dengan proses lelang. Satu perusahaan BUMN yang memperoleh penunjukan langsung untuk mengoperasikan tol laut adalah PT Pelni (Persero).
PT Pelni, dalam catatan perseroan, melepas satu kapal utama, tiga kapal reguler, dan sejumlah kapal perintisnya. Untuk operasional kapal di trayek tol laut, Perseroan ditopang oleh subsidi pemerintah. Secara keseluruhan, pemerintah mengucurkan anggaran Rp 222 miliar sepanjang 2019.
