Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu, PT KAI Antisipasi Lonjakan Penumpang

image-gnews
Sejumlah calon penumpang saat melakukan pemesanan tiket kereta api mudik lebaran 2019 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, 25 Februari 2019. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuka penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran 2019/1440 H mulai pada Senin, 25 Februari 2019 hingga 18 Maret 2019 dengan jadwal keberangkatan jadwal keberangkatan 26 Mei 2019 sampai 16 Juni 2019 atau (H-10) sampai (H+10). TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah calon penumpang saat melakukan pemesanan tiket kereta api mudik lebaran 2019 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, 25 Februari 2019. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuka penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran 2019/1440 H mulai pada Senin, 25 Februari 2019 hingga 18 Maret 2019 dengan jadwal keberangkatan jadwal keberangkatan 26 Mei 2019 sampai 16 Juni 2019 atau (H-10) sampai (H+10). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro menyatakan bahwa PT Kereta Api akan terus mengawasi lonjakan penumpang menjelang hari pencoblosan Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 mendatang. “Kita antisipasi saja, karena bisa jadi orang itu nyoblosnya enggak di kota asal, tapi mendekati tanggal 17 April, tiba-tiba permintaan meningkat,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 April 2019.

Baca: KRL Sering Terganggu, PT KAI Diminta Bentuk Satgas Cuaca Ekstrem

Edi mengatakan, seluruh Direksi PT KAI diminta piket hingga menjelang tanggal pencoblosan Pemilu serentak. “Dari hari ini, Direksi semua piket. Karena kita mengantisipasi manakala ada lonjakan penumpang,” kata dia.

Edi mengakui, PT Kereta Api belum memutuskan ada tidaknya penambahan kereta mengantisipasi kemungkinan lonjakan penumpang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019. “Sejauh ini belum direncanakan ada tambahan dari (kereta) reguler ini,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pantauan KAI, hingga saat ini belum terlihat lonjakan penumpang.  “Dari data yang kita lihat, belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi kita antisipasi saja,” kata Edi.

Menurut Edi, rata-rata pergerakan penumpang kereta jarak jauh masih berkisar 13 ribu orang per hari. “Keberangkatan belum meningkat. Masih berkisar 13 ribuan. Stasiun Gambir juga belum ada peningkatan signifikan. Tapi kita terus mengawasi,” kata dia.

Direktur Komersial PT KAI, Dody Budiawan, mengatakan, ada kemungkinan terjadi lonjakan penumpang karena hari pencoblosan berdekatan dengan hari Libur. “Kebetulan pada hari Pemilu hari libur. Dan ada lagi hari libur pada Jumat, jadi long weekend. Kita mengantisipasi long weekend juga di situ,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPH Migas Minta PT KAI Optimalkan Pemanfaatan BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Ilustrasi kereta api PT KAI. Foto: Canva
BPH Migas Minta PT KAI Optimalkan Pemanfaatan BBM Bersubsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mendorong PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) memaksimalkan pemanfaatan BBM bersubsidi.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

1 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.