Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Luhut soal Penjualan Saham Toba Bara ke Perusahaan Offshore

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal laporan investigasi dari lembaga non pemerintah Global Witness. Lembaga itu menyebut Luhut telah menjual sekitar 62 persen saham perusahaan tambang Toba Bara Sejahtra kepada perusahaan offshore asal Singapura.

Baca: Menteri Susi Protes Lelang Kapal, Luhut: Pelelangannya yang Keliru

"Toba Bara Sejahtra kan perusahaan publik ya, saya lepas kira kira berapa tahun lalu," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, 2 April 2019.

Luhut menyebut telah menjual saham perusahaan tambang tersebut sejak sebelum ia menjabat menteri di pemerintahan Presiden Jokowi. "Dari sebelum 2016," kata dia. Sekarang ia hanya menguasai sekitar lima hingga sepuluh persen saham dari Toba Bara Sejahtra.

Laporan Global Witness menuliskan bahwa perusahaan yang sempat dimiliki oleh Luhut itu dijual pada November 2016 dengan nilai yang tidak disebutkan kepada perusahaan Singapura bernama Highland Strategic Holdings.

Kemudian, perusahaan Singapura lainnya, Watiga Trust disebut juga memegang saham tersebut sebagai perwakilan dari Highland. Sehingga, timbul pertanyaan dari lembaga non-pemerintahan itu mengenai siapa pemilik dua perusahaan yang membeli saham perusahaan Luhut tersebut.

"Namun, ketika kami bertanya kepada Pandjaitan, Toba Bara Sejahtra, dan perusahaan offshore tersebut, mereka menolak menjawab," tulis laporan di laman resmi globalwitness.org itu. Berdasarkan pantauan Tempo, situs resmi perusahaan tersebut, highlandstrategicholdings.com, tak banyak informasi yang ditampilkan. Mereka hanya mencantumkan informasi berupa alamat dan kontak perusahaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga kini, Global Witness belum mengetahui berapa duit yang diterima Luhut atas penjualan sahamnya itu. Namun, mereka menduga saham tersebut ditebus dengan harga puluhan juta dolar Amerika Serikat. "Kami tidak tahu saham tersebut dijual kepada siapa," tulis laporan itu.

Dengan demikian, menurut laporan tersebut, ada dua pertanyaan yang tidak terjawab, yakni mengenai pemilik anyar saham tersebut dan nominal harga penjualan saham. Sehingga, mereka memperkirakan tidak adanya informasi itu bisa menjadi risiko bagi para investor.

Baca: Tiket Pesawat Sumbang Inflasi, Luhut: Jangan Mau Menang Sendiri

Menurut Global Witness, para investor semestinya diberi informasi mengenai siapa sebenarnya pemilik perusahaan Toba Bara Sejahtra berikut rekam jejaknya agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. "Ini penting agar para investor bisa mengantisipasi berbagai jenis risiko, baik finansial maupun non finansial, seperti risiko legal dan reputasi," tulis laporan itu. Sebab, saat ini mayoritas keuntungan perseroan akan mengalir ke luar negeri.

Simak berita terkait Luhut lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Sebut PBNU Dapat Izin Tambang Pekan Ini, Walhi: Tanpa Perpres Melanggar Aturan

13 menit lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Bahlil Sebut PBNU Dapat Izin Tambang Pekan Ini, Walhi: Tanpa Perpres Melanggar Aturan

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, Fanny Tri Jambore Christanto mengkritik pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut bakal memberikan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pekan depan.


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

1 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.


Tolak Investor Tambang, Warga Dairi Lakukan Tari Tor-tor di Depan Kedutaan Besar Cina

2 hari lalu

Demonstrasi Warga Kabupaten Dairi yang menolak pembukaan tambang dengan bantuan investasi dari Cina berlangsung di depan Kedubes Cina, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Tempo/Irsyan
Tolak Investor Tambang, Warga Dairi Lakukan Tari Tor-tor di Depan Kedutaan Besar Cina

Peserta aksi meminta Pemerintah Cina untuk membatalkan pinjaman ke PT DPM untuk membuka tambang Diari.


PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

2 hari lalu

Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

Anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhammad Rachmat Kaimuddin, didapuk menjadi Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.


Sederet Desakan Nahdliyin Alumni UGM kepada PBNU dan Pemerintah soal Izin Tambang

3 hari lalu

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Qoumas alias Gus Yahya dalam konferensi pers menjelaskan soal isu-isu Mutakhir Haji 1445 H di Kantor PBNU, Jakarta pada 6 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Sederet Desakan Nahdliyin Alumni UGM kepada PBNU dan Pemerintah soal Izin Tambang

Kebijakan Pemerintahan Jokowi memberikan izin konsesi tambang dan disambut oleh PBNU menuai desakan dari Nahdliyin alumni UGM.


Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) memprotes sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima izin pertambangan.


KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

Tak semua ormas keagamaan mengambil izin konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya saja, KWI dan HKBP.


Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

Berita terpopuler: FNKSDA kritik sikap PBNU yang terima konsesi tambang. Profil menantu Anwar Usman yang jadi petinggi Pertamina.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas