Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiket Pesawat Sumbang Inflasi, Luhut: Jangan Mau Menang Sendiri

image-gnews
Tokopedia Hadirkan Fitur Fast Refund Pertama di Indonesia untukLayanan Tiket Pesawat
Tokopedia Hadirkan Fitur Fast Refund Pertama di Indonesia untukLayanan Tiket Pesawat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut berkomentar mengenai mahalnya tiket pesawat yang menjadi salah satu sebab inflasi pada Maret 2019. Ia meminta maskapai untuk selalu melihat keseimbangan di pasar.

Baca: BPS: Harga Tiket Pesawat Sumbang Inflasi 0,03 Persen

"Jangan mau menang sendiri, maskapai harus selalu melihat keseimbangan antara supply dan demand. Nah itu baru bagus," kata Luhut ditemui di kantornya, Senin, 1 April 2019.

Sebelumnya, rilis terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kenaikan tarif angkutan udara menjadi sebab tingginya angka inflasi di beberapa daerah, seperti di Ambon.  Secara total, BPS mencatat komponen angkutan udara memberi andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen bulan ini.

Adapun secara umum, BPS mencatat inflasi pada Maret 2019 mencapai 0,11 persen atau 2,48 persen secara tahunan. Sedangkan inflasi tahun kalender selama Januari hingga Maret tercatat 0,35 persen.

Mengenai tiket pesawat yang dinilai mahal, Luhut mengatakan juga tidak ingin mendikte perusahaan atau maskapai untuk menurunkan harga. Ia menyampaikan, saat ini berbagai komponen tarif tiket seperti avtur sudah bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tidak mendikte perusahaan-perusahaan itu. Jangan salah. Mereka kami sampaikan bahwa hey ini udah turun itu udah turun, avtur turun, masa kamu tetap mau naikin, yang benar aja dong," kata Luhut.

Sementara itu, Luhut menuturkan saat ini pemerintah masih terus berkoordinasi dengan seluruh maskapai terkait penurunan harga tiket.

Simak juga: BPS: Tiket Pesawat Domestik Mahal, Penumpang Internasional Naik

Luhut juga menambahkan dirinya enggan berkomentar banyak mengenai kebijakan Kementerian Perhubungan soal revisi tarif batas bawah tarif tiket pesawat. "Saya belum tahu berita terakhir, saya enggak bisa komentar. Mereka (maskapai) janjinya pada April ini ya, nanti saya tanya airline dan menterinya," kata Luhut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen Bulan Ini

14 jam lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen Bulan Ini

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga sebesar 6,25 persen.


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

14 jam lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


Gerakan Tanam Serentak Banyuasin Tekan Laju Inflasi

15 jam lalu

Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, dengan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) melakukan Gerakan Tanam Serentak Cabai dan Bawang Merah di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Acara secara virtual dilaksanakan di Simpang Sedang Jalan Pesirah, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III Selasa, 16 Juli 2024. Dok Pemkab. Banyuasin.
Gerakan Tanam Serentak Banyuasin Tekan Laju Inflasi

Tanam Serentak Cabai dan Bawang Merah sebagai upaya mengatasi kenaikan harga yang berujung pada inflasi.


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

15 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

22 jam lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga tiket pesawat yang ditanggung penumpang.


Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

1 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan perkembangan nilai impor barang dari Israel hingga pertengahan tahun 2024 ini.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

1 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Besok Diumumkan, Ekonom UI Sebut BI Perlu Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (ketiga kanan) bersama (kiri-kanan) Deputi Bank Indonesia Juda Agung, Deputi Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Deputi Bank Indonesia Doni P Joewono dan Deputi Bank Indonesia Aida S Budiman berfoto bersama sebelum memberikan keterangan pers tentang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis 24 Agustus 2023. Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 23-24 Agustus 2023. Tempo/Tony Hartawan
Besok Diumumkan, Ekonom UI Sebut BI Perlu Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai BI perlu mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen karena alasan tingkat inflasi dan kondisi global.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.