Pilpres 2019 Dianggap Peluang Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.  Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Angka itu turun dibandingkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen pada 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Angka itu turun dibandingkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen pada 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan tahun politik yang ditandai dengan Pilpres 2019 bisa menjadi angin segar mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Baca juga: Didorong Pilpres, BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 5,2 Persen

    “Kalau baseline pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang 5 persen, jika ditambah kegiatan politik (kontribusinya) 0,2 persen tahun ini kita bisa dapat (pertumbuhan ekonominya) 5,2 persen,” ujar Ryan dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Moneter di Yogyakarta, Sabtu 23 Maret 2019.

    Ryan menuturkan di tahun politik ini, praktis turut memicu berbagai lembaga khususnya partai-partai politik ikut bergerak lebih aktif dan memberikan sumbangan dalam bidang ekonomi.

    “Jadi pemilu ini bisa menjadi stimulus tambahan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Ryan menuturkan peran pemilu dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi sudah terbukti pada 2009 dan 2014 silam. Pada saat itu momentum pemilu menyumbang sekitar 0,2-0,3 persen pertumbuhan ekonomi. Lewat maraknya aktivitas belanja kampanye yang dikeluarkan.

    Namun Ryan mengingatkan agar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ini pemerintah juga memperhatikan sejumlah hal.

    Misalnya pemerintah perlu menggenjot pertumbuhan sektor domestik mengingat populasi penduduk saat ini sudah 267 juta jiwa. Populasi besar penduduk Indonesia itu sangat potensial digarap pasar domestic produsen .

    Ryan pun mengungkap karena Indonesia saat ini sedang mengalami akselerasi atau pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan moneter yang dikeluarkan harus akomodatif.

    Bank Indonesia selaku bank sentral sendiri dinilainya sudah dalam jalur yang benar  dengan tidak menaikkan suku bunga acuan. “Tapi di sisi fiskal, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi itu juga harus ekspansif, maksudnya pemerintah harus segera memaparkan rencana belanjanya agar tidak kehilangan momentum,” ujarnya.

    Menurutnya, ada atau tidaknya pemilu, pemerintah tetap harus  menggenjot anggaran belanjanya karena bagaimanapun APBN merupakan stimulus utama kegiatan ekonomi.

    “Jangan lupa, belanja pemerintah digenjot, konsumsi rumah tangga didorong, dan di luar itu kita juga punya lembaga pemerintah non-rumah tangga (LPNRT), yang juga punya peran besar mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Ryan menuturkan selain memanfaatkan stimulus dari kegiatan politik, pemerintah juga wajib menjaga sektor yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Misalnya menjaga konsumsi rumah tangga tidak sampai jatuh, atau daya beli masyarakat ikut dijaga. Caranya dengan penyaluran bantuan seperti untuk  program keluarga harapan (PKH) juga harus ditingkatkan.

    “Dugaan saya kalau itu semua dijaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2 persen karena kita punya modal untuk meningkatkan itu,” ujarnya.  

    Ryan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 itu baru bisa terlihat setidaknya mulai kuartal II 2019, karena di kuartal I tahun ini prosentase belanja masih terbatas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.