Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rasio Utang Pemerintah Naik jadi 30,33 Persen terhadap PDB

image-gnews
Pegawai Kementerian Keuangan bisa menjadi teladan yang nyata dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Pegawai Kementerian Keuangan bisa menjadi teladan yang nyata dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB per bulan Februari 2019 sebesar 30,33 persen. Angka itu naik bila dibandingkan posisi akhir tahun lalu atau Desember 2018 di mana rasio berada di angka 29,91 persen. 

Baca: Kesal Dikritik soal Utang, Sri Mulyani: Aset Naik Tidak Dilihat

Adapun pada Januari dan Februari 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB masing-masing sebesar 29,98 persen dan 30,01 persen. Sepanjang tahun 2018 tercatat rasio utang pemerintah terhadap PDB berfluktuasi namun berada di kisaran 30 persen. Artinya, angka itu masih di bawah batas maksimum rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen yang diatur di Undang-undang Keuangan Negara.

Besaran utang Pemerintah sebesar 60 persen PDB merupakan adopsi dari Maastricht Treaty, perjanjian yang ditandatangani para anggota negara Eropa dalam rangka pembentukan Uni Eropa yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992. Perjanjian
tersebut mengatur mengenai tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar serta tingkat suku bunga jangka panjang. 

Lewat APBN Kita, disampaikan utang pemerintah pada Februari 2019 mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah tersebut setara 30,33 persen dari PDB. "Rasio utang ini masih berada pada taraf yang aman," seperti dikutip dalam rilis data APBN Kita di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Jika dibandingkan dengan Januari 2019 posisi utang tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya sebesar Rp 4.498,65 triliun. Angka tersebut juga tercatat meningkat jika dibandingkan pada posisi Februari 2018 yang mencapai Rp 4.034,80 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari data tersebut juga diketahui bahwa posisi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara maupun dari pinjaman. Adapun utang pemerintah berasal dari pinjaman mencapai Rp 790,47 triliun. Angka itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun dan dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun.

Sementara itu, kenaikan utang ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan signifikan untuk obligasi ritel yang rencananya akan diterbitkan sebanyak Rp 60 triliun tahun ini. Hingga akhir Februari 2019 realisasi pembiayaan untuk SBN telah mencapai Rp 197,10 triliun rupiah.

Baca: Februari 2019, Utang Pemerintah Capai Rp 4.566,26 Triliun

Jumlah tersebut setara dengan 50,67 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 yang besarnya mencapai Rp 388,96 triliun. Sementara penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp7,671 triliun atau sebesar 12,73 persen dari target APBN 2019.

Simak berita terkait utang lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

52 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.


Solidaritas Hakim Indonesia Sebut Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari, Gimana Maksudnya?

3 jam lalu

Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Rangga Lukita Desnata (tengah) bersama sejumlah Hakim menyampaikan pemaparan saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pada hari kedua cuti massal tersebut Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPR RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Solidaritas Hakim Indonesia Sebut Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari, Gimana Maksudnya?

Solidaritas Hakim Indonesia sebut tak minta gaji laiknya Direktur Pertamina dan Bank Mandiri. Gaji hakim, menurutnya setara uang jajan Rafathar 3 hari


Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

11 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss.


Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

23 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan pidato didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Agung (ketiga kiri) Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil (kiri), Perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta (kanan) saat peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Taman Kusuma Bangsa dirancang sebagai tempat renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. ANTARA/Fauzan
Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.


Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang

1 hari lalu

TEMPO/Wahyu Setiawan
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran mengatakan tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang.


Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Kinerja Keuangan Perusahaan Media Milik Keluarga Bakrie

1 hari lalu

Logo Viva Group (PT Visi Media Asia.Tbk). Wikipedia
Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Kinerja Keuangan Perusahaan Media Milik Keluarga Bakrie

Empat perusahaan media keluarga Aburizal Bakrie memiliki utang pada 12 kreditur luar negeri sebesar Rp 8,79 triliun.


Awal Mula Gugatan Rizieq Dkk ke Jokowi sampai Menuntut Ganti Rugi Rp5 Ribu Triliun

2 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan perdata Rizieq Shihab terhadap Presiden Jokowi senilai Rp 5.246 triliun, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024. Disebutkan sejumlah kebohongan Jokowi mulai pernyataan 6.000 unit pesanan mobil Esemka hingga kebohongan mengenai data uang Rp 11 ribu triliun yang ada di kantong Jokowi. TEMPO/Subekti.
Awal Mula Gugatan Rizieq Dkk ke Jokowi sampai Menuntut Ganti Rugi Rp5 Ribu Triliun

Rizieq Shihab menuntut Presiden Jokowi sebagai pribadi, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.


Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

Hashim sebut Prabowo telah kantongi nama menteri penerimaan negara untuk dukung target penerimaan negara terhadap PDB 23 persen.


Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

2 hari lalu

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik
Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

Hashim Djojohadikusumo mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meingkatkan rasio pajak.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

2 hari lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.