Rasio Utang Pemerintah Naik jadi 30,33 Persen terhadap PDB

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai Kementerian Keuangan bisa menjadi teladan yang nyata dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Pegawai Kementerian Keuangan bisa menjadi teladan yang nyata dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB per bulan Februari 2019 sebesar 30,33 persen. Angka itu naik bila dibandingkan posisi akhir tahun lalu atau Desember 2018 di mana rasio berada di angka 29,91 persen. 

    Baca: Kesal Dikritik soal Utang, Sri Mulyani: Aset Naik Tidak Dilihat

    Adapun pada Januari dan Februari 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB masing-masing sebesar 29,98 persen dan 30,01 persen. Sepanjang tahun 2018 tercatat rasio utang pemerintah terhadap PDB berfluktuasi namun berada di kisaran 30 persen. Artinya, angka itu masih di bawah batas maksimum rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen yang diatur di Undang-undang Keuangan Negara.

    Besaran utang Pemerintah sebesar 60 persen PDB merupakan adopsi dari Maastricht Treaty, perjanjian yang ditandatangani para anggota negara Eropa dalam rangka pembentukan Uni Eropa yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992. Perjanjian
    tersebut mengatur mengenai tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar serta tingkat suku bunga jangka panjang. 

    Lewat APBN Kita, disampaikan utang pemerintah pada Februari 2019 mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah tersebut setara 30,33 persen dari PDB. "Rasio utang ini masih berada pada taraf yang aman," seperti dikutip dalam rilis data APBN Kita di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

    Jika dibandingkan dengan Januari 2019 posisi utang tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya sebesar Rp 4.498,65 triliun. Angka tersebut juga tercatat meningkat jika dibandingkan pada posisi Februari 2018 yang mencapai Rp 4.034,80 triliun.

    Dari data tersebut juga diketahui bahwa posisi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara maupun dari pinjaman. Adapun utang pemerintah berasal dari pinjaman mencapai Rp 790,47 triliun. Angka itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun dan dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun.

    Sementara itu, kenaikan utang ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan signifikan untuk obligasi ritel yang rencananya akan diterbitkan sebanyak Rp 60 triliun tahun ini. Hingga akhir Februari 2019 realisasi pembiayaan untuk SBN telah mencapai Rp 197,10 triliun rupiah.

    Baca: Februari 2019, Utang Pemerintah Capai Rp 4.566,26 Triliun

    Jumlah tersebut setara dengan 50,67 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 yang besarnya mencapai Rp 388,96 triliun. Sementara penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp7,671 triliun atau sebesar 12,73 persen dari target APBN 2019.

    Simak berita terkait utang lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?