Sri Mulyani Minta PNS Jangan Matikan Ekonomi, Apa Maksudnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para birokrat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa mereka berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan kompetitif. Sebab, setiap kebijakan yang dihasilkan para birokrat di instansi pemerintahan akan sangat berpengaruh pada dunia usaha.

    Baca: Sri Mulyani Kebut Aturan Soal Kenaikan Gaji PNS 2019

    "Dunia usaha tidak akan mampu berkembang kalau menghadapi gangguan birokrasi," kata Sri Mulyani ketika berbicara mengenai potensi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

    Salah satu gangguan yang dimaksud Sri Mulyani adalah ketidakpastian kebijakan. Ketika sebuah kebijakan dari instansi negara tak memiliki kepastian, maka birokrasi menjadi pengganggu dan menambah beban ekonomi. "Kita justru mematikan ekonomi kita sendiri, ini tak hanya terjadi di level menteri, direktur jenderal, tapi juga hingga level eselon IV," ujarnya.

    Kemudahan dalam kegiatan usaha di suatu negara biasanya diukur melalui Indeks  kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Pada 2018, EoDB Indonesia yang dilaporkan oleh World Bank Group turun dari rangking 72 pada 2017 lalu menjadi 73 pada 2018 ini. Skor kemudahan berbisnis jumlah poin yang dikumpulkan Indonesia sebenarnya memang meningkat menjadi 67,69 poin dari tahun lalu yang hanya 66,54 poin.

    Hanya saja, negara lain mengumpulkan lebih banyak lagi skor yang artinya lebih baik perkembangannya dalam memperbaiki iklim usaha. "Indonesia harus lebih banyak belajar dari praktik yang lebih sukses di negara lain," kata Arvind Jain, ekonom dari World Bank Group dalam video conference di Kantor Pusat World Bank di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menceritakan bahwa situasi seperti ini merupakan sesuatu yang sering ia hadapi menjadi pejabat Bank Dunia. Negara-negara yang sukses rata-rata memiliki tiga resep. Pertama institusi yang bersih, Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan infrastruktur yang mumpuni. "Nah, institusi yang bersih itu ada di kita semua," ujarnya.

    Baca: Sri Mulyani Beberkan Simulasi Skema Baru PPnBM untuk Mobil

    Acara ini dihadiri oleh pejabat di Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah. Sri Mulyani kemudian meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar mengawasi memastikan kondisi ini tak terjadi di instansi yang mereka pimpin. "Anda harus punya leadership, lihat ke bawah, apakah mau jadi fasilitator atau pengganggu dari ekonomi Indonesia," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.