TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para birokrat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa mereka berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan kompetitif. Sebab, setiap kebijakan yang dihasilkan para birokrat di instansi pemerintahan akan sangat berpengaruh pada dunia usaha.
Baca: Sri Mulyani Kebut Aturan Soal Kenaikan Gaji PNS 2019
"Dunia usaha tidak akan mampu berkembang kalau menghadapi gangguan birokrasi," kata Sri Mulyani ketika berbicara mengenai potensi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
Salah satu gangguan yang dimaksud Sri Mulyani adalah ketidakpastian kebijakan. Ketika sebuah kebijakan dari instansi negara tak memiliki kepastian, maka birokrasi menjadi pengganggu dan menambah beban ekonomi. "Kita justru mematikan ekonomi kita sendiri, ini tak hanya terjadi di level menteri, direktur jenderal, tapi juga hingga level eselon IV," ujarnya.
Kemudahan dalam kegiatan usaha di suatu negara biasanya diukur melalui Indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Pada 2018, EoDB Indonesia yang dilaporkan oleh World Bank Group turun dari rangking 72 pada 2017 lalu menjadi 73 pada 2018 ini. Skor kemudahan berbisnis jumlah poin yang dikumpulkan Indonesia sebenarnya memang meningkat menjadi 67,69 poin dari tahun lalu yang hanya 66,54 poin.
Hanya saja, negara lain mengumpulkan lebih banyak lagi skor yang artinya lebih baik perkembangannya dalam memperbaiki iklim usaha. "Indonesia harus lebih banyak belajar dari praktik yang lebih sukses di negara lain," kata Arvind Jain, ekonom dari World Bank Group dalam video conference di Kantor Pusat World Bank di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menceritakan bahwa situasi seperti ini merupakan sesuatu yang sering ia hadapi menjadi pejabat Bank Dunia. Negara-negara yang sukses rata-rata memiliki tiga resep. Pertama institusi yang bersih, Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan infrastruktur yang mumpuni. "Nah, institusi yang bersih itu ada di kita semua," ujarnya.
Baca: Sri Mulyani Beberkan Simulasi Skema Baru PPnBM untuk Mobil
Acara ini dihadiri oleh pejabat di Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah. Sri Mulyani kemudian meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar mengawasi memastikan kondisi ini tak terjadi di instansi yang mereka pimpin. "Anda harus punya leadership, lihat ke bawah, apakah mau jadi fasilitator atau pengganggu dari ekonomi Indonesia," katanya.
