TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menyebut salah satu kelompok penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah adalah siswa-siswa yang sebelumnya telah terdaftar sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar. Saat ini pemerintah sudah membagikan KIP, antara lain untuk siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Baca juga: Jokowi Bakal Keluarkan KIP Kuliah, Beda dengan Bidik Misi?
"Jadi anak SMA dan SMK yang tidak mampu itu kan pegang KIP, ini kalau diterima perguruan tinggi akan langsung otomatis diteruskan jadi KIP kuliah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.
Rencana itu, kata Ainun, memang sejalan dengan program KIP yang saat ini sudah berjalan. Berdasarkan aturan, ia berujar mahasiswa baru yang saat SMA atau SMK menerima KIP bakal langsung mendapat biaya selama berkuliah. "Nanti kami cek lagi, secara aturan langsung."
Selain itu, nantinya KIP Kuliah bisa diterima mahasiswa yang kurang mampu namun sebelumnya belum memegang KIP maupun mendapat beasiswa Bidik Misi. Yang pasti, Ainun berujar satu orang mahasiswa tidak bisa mendapat dua fasilitas itu sekaligus.
"Kalau ada anak miskin yang kebetulan tidak memegang KIP dan tidak masuk bidik misi itu mungkin berpeluang masuk KIP kuliah tapi kita harus cek datanya," kata dia.
Ainun menyebut hingga kini konsep detail dari KIP Kuliah masih belum rampung dirumuskan. Namun, ia melihat masih ada ruang atau ada masyarakat yang mampu secara akademik tapi belum masuk kriteria Bidik Misi. "Ini sedang kami identifikasi."
Di samping itu, Ainun mengatakan Bidik Misi memang belum bisa menerima semua pendaftar. Banyak pendaftar beasiswa tersebut yang belum bisa diterima, salah satunya karena keterbatasan anggaran.
Saat ini kriteria yang sudah dipastikan untuk pemegang KIP Kuliah adalah anak-anak dengan perekonomian kurang mampu. Untuk kriteria lainnya masih akan dikaji. Meski, secara umum mereka masih akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan penerima Bidik Misi, yaitu dibayari uang kuliah, biaya hidup, hingga buku kuliah.
Ainun menargetkan konsep KIP Kuliah rampung secepatnya, bahkan bisa diterapkan tahun ini. "Tapi anggaran tahun ini kan sudah ada, meski kalau diperlukan nanti kan ada APBN Perubahan," kata dia.
Saat ini, anggaran untuk Bidik Misi adalah sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Ia memastikan anggaran itu akan naik seiring dengan digulirkannya KIP Kuliah. Meski, ia belum mau mengatakan berapa jumlah penerima KIP Kuliah itu.
KIP Kuliah belakangan terus didengungkan oleh Calon presiden inkumben Joko Widodo. Jokowi mengatakan kartu itu bagian dari programnya kelak saat terpilih kembali.
Kartu KIP Kuliah diklaimnya akan memudahkan anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mengecam pendidikan tinggi. Ia menceritakan pengalamannya menjadi anak orang yang tidak mampu. “Saya merasakan sendiri mau sekolah sulit, mau kuliah sulit.” Kartu itu, kata Jokowi, penting bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah.
Jokowi mengklaim KIP Kuliah bisa dimanfaatkan untuk membantu biaya kuliah di dalam negeri juga di luar negeri. Rancangan ini dimulai tahun depan. “Kuliah tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar (negeri).”