Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Bahas Rencana Kerja 2020

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersilaturahmi dengan Perempuan Arus Bawah di Istana Negara, Jakarta, 6 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersilaturahmi dengan Perempuan Arus Bawah di Istana Negara, Jakarta, 6 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2020 dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020.

    BACA:BPN Prabowo Nilai Kartu Prakerja Jokowi Cuma Tambah Utang Negara

    "Ada yang ingin saya tekankan pada sidang kali ini. Walau tahun ini memasuki, sebentar lagi masuk pileg pilpres, namun tahapan kerja kita harus tetap berjalan secara berkesinambungan, seperti penyusunan RKP, kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020 harus dilakukan," kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan tahapan tersebut sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas.

    BACA:Bertemu Perempuan Arus Bawah, Jokowi Cerita Perjuangan Ibunya

    Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, Jokowi mengatakan bahwa pada 2020, prioritas pembangunan sumber daya manusia tetap terus harus dikedepankan, menyambung prioritas SDM yang dimulai tahun ini.

    Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah dengan sangat dinamis pada tahun ini maupun tahun depan. Hal-hal yang perlu diantisipasi di antaranya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Cina, maupun keamanan dan geopolitik dunia.

    Pemerintah, kata Jokowi, juga harus terus menjaga momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif. "Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan, untuk itu harus diciptakan inovasi, sinergi yang melibatkan dunia swasta melalui peningkatan investasi dan ekspor," katanya.

    Menurut Jokowi, berbagai reformasi untuk meningkatkan investasi dan ekspor harus terus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.