2019, Rudiantara: Investasi Infrastruktur Digital Lebih Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan nilai investasi yang akan dibenamkan guna membangun infrastruktur digital akan cukup besar hingga dua tahun ke depan. “Dipastikan angka (investasi) untuk 2 tahun mendatang lebih besar dengan mengombinasikan teknologi yang lebih efisien dengan kemampuan yang lebih besar,” katanya, Ahad, 3 Maret 2019.

Baca: LINE Bakal Luncurkan Layanan Perbankan Digital pada 2019

Saat ini, kata Rudiantara, Kementerian Kominfo tengah menghitung nilai investasi untuk pembangunan infrastruktur digital untuk jangka waktu 5 tahun mendatang. 

Sementara itu, dalam sebuah studi yang dilakukan Axiata dan A.T. Kearney disebutkan Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan nilai investasi untuk sektor infrastruktur digital menjadi 2,5 persen dari total PDB. Angka tersebut setara dengan Rp 275-300 triliun per tahun untuk 5 tahun ke depan.

Nilai investasi tersebut diperlukan khususnya untuk area-area yang dinilai krusial, seperti keamanan siber, jaringan, dan komputasi awan. Adapun, area-area yang dianggap krusial tersebut, meliputi keamanan, jaringan, komputasi awan, data analytics, Internet of Things (IoT), otomatisasi, area kerja digital, omnichannel customer experience, deep customization, dan enhanced responsiveness.

Lebih lanjut, laporan A.T. Kearney itu menyebutkan investasi infrastruktur digital di Tanah Air saat ini setara 1,3 persen dari total PDB. Angka tersebut berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand (2,4 persen), Malaysia (4,5 persen), dan Singapura (6,6 persen).

Baca: Ekosistem Silicon Valley Contoh Utama Sektor Digital Kelas Dunia

Menjelang akhir 2018 lalu Indonesia tercatat berada di barisan belakang dalam hal realisasi investasi infrastruktur digital khususnya terkait keamanan siber dengan porsi 0,02 persen dari total PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Cina sebesar 0,03 persen, Filipina dan Vietnam sebesar 0,04 persen, Thailand sebesar 0,05 persen, dan Malaysia 0,08 persen.

BISNIS