Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri: Jangan Anggap Enteng Kondisi Ekonomi Indonesia

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik pihak-pihak yang hanya menyajikan data-data yang baik mengenai kondisi ekonomi nasional. Seolah-olah kondisi ekonomi baik-baik saja, padahal nyatanya saat ini sebaliknya.

BACA: Harga BBM Turun, Faisal Basri: Konsumsi dan Ekonomi Tumbuh

"Menurut saya ini keterlaluan ya, karena menganggap enteng. Gubernur Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harusnya tahu bahwa sampai sekarang jantung kita masih bermasalah," kata Faisal saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Economy Outlook 2019 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Adapun sebelumnya, dalam acara CNBC Economy Outlook 2019 pemerintah lewat Komite Stabilitas Sistem Keuangan hadir dalam diskusi tersebut. Dalam acara tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Komisioner LPS Destry Damayanti.

BACA: Faisal Basri Minta Pemerintah dan BI Waspadai Capital Outflow

Dalam acara itu, masing-masing pembicara dari KSSK memaparkan mengenai kondisi ekonomi nasional dari berbagai sisi. Dalam kesempatan itu, disampaikan pula berbagai prediksi ekonomi di tahun politik dan stand kebijakan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pemaparannya, Faisal mengkritik pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di angka 5 persen selama hampir lima tahun ini. Ia juga mengkritik masih rendahnya tingkat credit to GDP ratio atau rasio kredit terhadap PDB.

Faisal mencatat saat ini rasio kredit terhadap PDB atau pinjaman bank terhadap PDb terus menurun hingga ke level 40 persen. Bahkan pada 2018 rasio kredit terhadap PDB tinggal 35,2 persen. Angka tersebut masih jauh dibandingkangan Cina yang mencapai 215 persen, Afrika Selatan dan Vietnam yang telah berada di atas 100 persen.

Menurut Faisal, kondisi inilah yang ia sebut mengkhawatirkan. Karena itu, Faisal meminta pemerintah khusunya BI dan OJK untuk melihat lebih jernih dengan cara keluar dari posisinya.

"Bagaimana konsolidasi bank bank yang sekarang masih 115 buah ini? Itu kan yang bapak ibu butuhkan. Jadi jantung kita bermasalah gitu, jadi tolong jangan anggap enteng," kata Faisal Basri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Jitu Tak Terbelit Utang Kartu Kredit, Perhatikan 7 Tips Berikut

1 jam lalu

Ilustrasi kartu kredit. Pixabay
Cara Jitu Tak Terbelit Utang Kartu Kredit, Perhatikan 7 Tips Berikut

Jika tak bijak menggunakan kartu kredit, bisa terjerat utang yang bertumpuk. Berikut 7 tips gunakan kartu kredit secara benar.


Faisal Basri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tidak Akan Tercapai di Era Prabowo

5 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tidak Akan Tercapai di Era Prabowo

Target presiden terpilih Prabowo Subianto mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen diprediksi tidak akan tercapai


Pemerintah Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan TPL, Apa Maksud Asuransi Third Party Liability?

14 jam lalu

Tempo Explain: Siap-siap Wajib Asuransi Kendaraan
Pemerintah Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan TPL, Apa Maksud Asuransi Third Party Liability?

Asuransi kendaraan TPL digadang pemerintah bakal diterapkan per Januari 2025. Apakah itu asuransi Third Party Liability?


Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

17 jam lalu

Ilustrasi kecelakaan beruntun. Shutterstock
Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang wajib asuransi kendaraan ini.


Daftar 98 Pinjol Legal Terbaru yang Terdaftar di OJK Juli 2024

17 jam lalu

Anda mungkin penasaran, apakah data di aplikasi pinjol bisa dihapus? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Anda bisa meminta bantuan pada OJK. Foto: Canva
Daftar 98 Pinjol Legal Terbaru yang Terdaftar di OJK Juli 2024

Berikut ini deretan pinjol legal yang memiliki izin operasional dari OJK per Jumat, 12 Juli 2024. OJK pun mengimbau untuk menggunakan pinjol legal.


Jadi Portofolio Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Bukti BRI Topang Perekonomian Nasional

19 jam lalu

Pelaku lUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuat lukisan wayang secara tradisional. Dok. Bank BRI
Jadi Portofolio Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Bukti BRI Topang Perekonomian Nasional

Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas.


Indonesia-Australia Memperkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

1 hari lalu

Indonesian-Australia pada 25 Juli 2024, menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan  bidang Pembangunan Ekonomi. Sumber: dokumen kedutaan besar Australia di Jakarta.
Indonesia-Australia Memperkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

Indonesia-Australia menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi


Kominfo akan Koordinasi dengan OJK Terkait Putusan Kasasi Gugatan Pinjol

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Kominfo akan Koordinasi dengan OJK Terkait Putusan Kasasi Gugatan Pinjol

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi 19 warga negara atau citizen lawsuit perihal perbaikan praktik pinjaman online atau pinjol.


Hormati Putusan MA soal Pinjol, OJK Upayakan Penguatan Industri P2P Lending

1 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
Hormati Putusan MA soal Pinjol, OJK Upayakan Penguatan Industri P2P Lending

OJK menghormati putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman online atau pinjol.


Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

1 hari lalu

Tangkapan layar produk roti Okko dari situ resmi www.rotiokko.com
Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

BPOM menyatakan pencabutan izin edar roti Okko bisa dibatalkan. Syaratnya, produsen dapat memperbaiki proses produksi sesuai standar yang berlaku.