Sandiaga: BPJS Kesehatan Tak Defisit jika Dikelola Profesional

Calon wakil presiden Sandiaga Uno saat berkampanye di Tuban, Jawa Timur, Kamis, 14 Februari 2019. Dok Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden dengan nomor urut 02 Sandiaga Uno menjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit jika dirinya bersama calon presiden Prabowo Subianto menang dalam pemilihan presiden mendatang.

Baca: Di NTT, Sandiaga Janji Kembangkan Usaha Abon Ikan dengan OK OCE

"BPJS akan dihitung dan dikelola secara betul-betul pendekatan yang komprehensif," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.

Sandiaga menjamin nantinya jaminan kesehatan dan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat bawah itu tidak akan terganggu, salah pengelolaan, atau menghadapi masalah finansial. Pasalnya, jika dikelola dengan baik, seharusnya BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit keuangan.

Namun, kalaupun ada kekurangan finansial, menurut Sandiaga, pemerintah akan menambalnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Jika ada kekurangan itu, lanjut dia, harus ditambal dengan APBN, itu yang menjadi salah satu pendekatan," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Sandiaga menyebutkan saat kampanye di Makassar telah masukan dari para pakar yang menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan ini betul-betul harus dikelola lebih baik ke depan. Pengelolaan yang dimaksud di antaranya adalah manajemen keuangan dilakukan secara profesional.

Manajemen keuangan BPJS Kesehatan yang dilakukan secara profesional, menurut dia, artinya harus dihitung secara detail melalui proses aktuaria. Hal ini karena konsepnya adalah konsep yang oleh Undang-undang. "Patut dikelola secara holistis untuk menghadirkan jaminan kesehatan nasional dan layanan kesehatan seperti yang diamanatkan Undang-undang," kata Sandiaga.

Anggota Ombdusman RI Dadan S Suharmawijaya sebelumnya mengatakan, BPJS Kesehatan tidak boleh mengurangi manfaat karena alasan desifit. “Kalau sekarang karena ketidakmampuan BPJS lantas mau dikurangi manfaatnya, gak boleh,” kata dia disela sosialisasi peran Ombudsman mengawasi pelayanan publik bidang kesehatan di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 12 Februar 2018.

Dadan mengatakan, sejak awal layanan BPJS Kesehatan dinyatakan sebagai jaminan sosial nasional dan bukan murni asuransi dengan adanya unsur gotong royong dalam pembiayaannya. “Di situ ada uang iuran pemerintah, subsidi yang masuk, dan itu tidak berbasis nama peserta, tetapi bantuan pemerintah di sana,” kata dia.

Konsekuensi duit pemerintah masuk di dalamnya membuat BPJS tidak bisa mengurangi manfaat yang sudah dinyatakan optimal sejak awal berdiri lembaga tersebut. “Ketika manfaat layanan kesehatan sudah optimal dari awal, semua penyakit, semua jenis operasi, penyakit katastropik di bantu dan sebagainya, maka tidak boleh ada kemunduran manfaat. Tidak boleh ada penurunan manfaat kalau sudah optimal karena sudah terlanjur di-declare, ya sudah, harus optimal, tidak boleh ada pengurangan,” kata Dadan.

Baca: Target Sandiaga Uno, Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Halal Dunia

Dadan mengatakan, penyelesaian masalah defisit BPJS tidak boleh semata mendasarkan pada pendekatan asuransi, tapi melihat ada unsur gotong royong dalam pembiayaannya. Langkah pemerintah menambal defisit BPJS Kesehatan dinilai sudah pas. 

ANTARA






PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

16 jam lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

1 hari lalu

DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan).


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

1 hari lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, Sandiaga Uno Ajak Desa Berpartisipasi

1 hari lalu

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, Sandiaga Uno Ajak Desa Berpartisipasi

Menurut Sandiaga Uno, penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia ini telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat daerah.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

1 hari lalu

Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun ini, Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,4 juta serta wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan.


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

2 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.