Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Irwan Prayitno: Tiket Pesawat Mahal Bisa Picu Pariwisata Anjlok

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Dirut Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra (kiri), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan), Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kedua kanan), dan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni (ketiga kiri), meninjau lokasi groundbreaking tol Sumbar - Riau, di Jl Bypass Km 25, Padangpariaman, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). FOTO ANTARA
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Dirut Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra (kiri), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan), Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kedua kanan), dan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni (ketiga kiri), meninjau lokasi groundbreaking tol Sumbar - Riau, di Jl Bypass Km 25, Padangpariaman, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). FOTO ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai kenaikan tiket pesawat dapat memicu anjloknya sektor pariwisata di daerah itu. Karena itu, dia berharap ada kebijaksanaan dari pemangku kepentingan terkait untuk menurunkan kembali.

Baca juga:Tiket Pesawat Naik, Ombudsman: Pertimbangkan Kepentingan Publik

"Saya sudah ketemu Menteri Perhubungan dan pihak Garuda Indonesia menyampaikan serta berharap harga tiket pesawat serta avtur diturunkan sehingga harga tiket kembali normal," kata dia di Padang, Selasa, 12 Februari 2019, pada pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Menurut dia, tidak hanya sektor pariwisata, ada banyak sektor turunan yang ikut terkena dampak kenaikan harga tiket pesawat.

"Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdampak, hotel-hotel akan sepi, rugi kita semua karena dampak ikutannya banyak," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah pemilik usaha makanan dan minuman di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat, mulai merasakan imbas kenaikan harga tiket pesawat ditandai dengan sepinya jumlah pembeli.

Pengelola Rumah Makan Padang di Bandara Minangkabau Risa mengaku sebelumnya bisa mengantongi omzet hingga Rp 7 juta per hari namun sejak Januari bisa mengantongi Rp3 juta per hari saja sudah syukur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibatnya, restoran Padang yang berada di area pintu keberangkatan penumpangan tersebut mulai mengurangi makanan yang disediakan mengantisipasi tidak terlalu banyak sisa.

"Kami khawatir juga kalau ini terus berlangsung bisa ditutup karena tidak seimbang pemasukan dengan sewa tempat," kata dia.

Tidak hanya rumah makan Padang, Suci, karyawan gerai Soto di Bandara Minangkabau juga mengaku pengunjungnya berkurang hingga 30 persen.
"Jika satu hari bisa mencapai 100 orang yang makan, sekarang 70 orang sudah banyak, katanya.

Semua pengelola usaha tersebut berharap harga tiket pesawat kembali normal sehingga penumpang jadi ramai di bandara.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

22 jam lalu

Pedagang menjajakan foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 masih berjalan dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.


Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

1 hari lalu

Penumpang mengantre di meja check-in di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 9 April 2024. Pada H-1 Hari Raya Idul fitri 1445 H, terminal keberangkatan domestik nampak mulai lengang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

2 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat terbang. Unsplash.com/Mohammad Arrahmanur
Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.


Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

2 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra saat pemungutan suara PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.


Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

4 hari lalu

Suasana arus puncak mudik lebaran di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.


Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

4 hari lalu

Kepulauan Canary, Spanyol (Pixabay)
Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.