Tiket Pesawat Naik, Ombudsman: Pertimbangkan Kepentingan Publik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)

    ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya mengatakan, penentuan besaran tiket pesawat tidak boleh hanya berdasar pada kepentingan maskapai. “Jangan karena memang punya kesempatan dengan iklim bisnis yang ada, dengan pemain yang ada bisa membuat harga tertentu, tarif tertentu seenaknya, tidak melibatkan publik,” kata dia di Bandung, Selasa, 12 Februari 2019.

    BACA: Tiket Pesawat Mahal, Asita akan Berunjuk Rasa ke Istana

    Dadan mengatakan, kebijakan penentuan batas tarif tiket pesawat diminta agar menjaga prinsip keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pasar. “Di satu sisi mau mengambil keuntungan, tapi di satu sisi aspek pelayanan sosialnya harus jalan. Jangan semata-mata pasar mendominasi, tapi ada hak sebagai warga negara di sana,” kata dia.

    Dadan mengatakan, lembaganya khawatir penentuan tarif tersebut muncul dari praktek monopoli. “Komponen biaya penerbangan itu seperti apa sih, yang menguntungkan mereka, juga menguntungkan bagi publik, jangan sampai penentuan besar tarif, maupun bagasi berbayar dan sebagainya ini buah dari monopoli bisnis karena pebisnis ini dari sektor itu terbatas, akhirnya mereka bikin kesepakatan sendiri, bikin regulasi sendiri, akhirnya menjadi suatu regulasi yang diterapkan untuk publik bahwa tarif sekian, yang akhirnya memberatkan,” papar dia.

    BACA: PHRI Mengadu ke Jokowi soal Tiket Pesawat Hingga Monopoli Avtur

    Menurut Dadan, Ombudsman bisa turun tangan menelaah penentuan tarif tiket pesawat yang kini banyak diprotes. “Kita ada celah untuk mengkaji itu, kalau memang ini keputusannya dibuat tidak atas dasar kajian yang betul-betul seimbang, tentu kita akan memberi rekomendasi pada pemerintah bahwa ini ada sesuatu, kebijakan yang dibaut tidak sesuai dengan pola-pola umum,” kata dia.

    Dadan mengatakan, lembaga lain juga diminta turun tangan mengkaji soal kenaikan tarif tiket pesawat tersebut. Ombudsman misalnya mendorong KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menyelidiki masalah tiket pesawat ini. “Kalau memang ada indikasi monopoli d persaingan usaha, maka KPPU bisa memproses, bisa bertindak,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.