Dugaan Monopoli Avtur, Jokowi Panggil Bos Pertamina Pagi Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 11 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 11 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan memanggil Direktur Pertamina Nicke Widyawati pada Selasa pagi, 12 Februari 2019, terkait dugaan praktek monopoli penjualan avtur. Hal ini dilakukan setelah mendengar aduan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. "Ini nanti besok pagi saya undang Dirut Pertamina," kata Jokowi dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

    Baca: Jatam Soroti Perusahaan Tambang di Sekitar Jokowi - Prabowo

    Jokowi mengaku kaget dan baru mengetahui adanya monopoli penjualan avtur oleh Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta. "Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang juga kaget dan malam ini saya baru tahu dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," katanya.

    Lebih jauh, kata Jokowi, ia akan memberikan dua opsi kepada Pertamina. Pilihan pertama, Pertamina harus menyamakan harga penjualan avtur dengan harga yang berlaku di internasional.

    Pilihan kedua, jika tidak bisa menyamakan harga avtur, Jokowi mengatakan akan membuka peluang bagi kompetitor agar terjadi kompetisi harga avtur. "Pilihannya kan hanya itu. Karena memang sangat mengganggu sekali," kata dia.

    Hariyadi sebelumnya mengadukan sejumlah masalah yang dialami pelaku usaha perhotelan kepada Presiden  Jokowi. Salah satunya mengenai kenaikan tarif tiket pesawat, monopoli penjualan avtur, dan kebijakan bagasi berbayar.

    Hariyadi menuturkan, kondisi tersebut berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel. Harga tiket pesawat, kata dia, naik hingga 40 persen. Salah satunya dipicu kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V, T, Q, dan memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal. 

    Selain itu, maskapai swasta seperti Lion Air yang menerapkan harga bagasi berbayar juga menjadi salah satu penyebab okupansi hotel melempem. Menurut Hariyadi, kondisi tersebut sudah membentuk kartel karena masyarakat juga ikut dirugikan.

    Hariyadi mengatakan, salah satu alasan kedua maskapai menaikkan tarif tiket domestik adalah karena harga avtur yang tinggi. Sehingga, harga tiket pesawat ke luar negeri menjadi lebih murah. Dampaknya, masyarakat memilih pergi ke luar negeri dan disusul keluarnya devisa.

    Baca: Bandara Silampari Lubuklinggau Siap Diresmikan Jokowi

    Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan penjualan avtur di Bandara-Soekarno Hatta dimonopoli Pertamina. Ia pun meminta agar pemerintah memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk menjual avtur agar harga lebih kompetitif.

    Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.