Ketua Komisi VII DPR: BBM Satu Harga, Bola Panas di Debat Capres

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, memberikan pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar kepada 100 perwira menengah TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, memberikan pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar kepada 100 perwira menengah TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait BBM Satu Harga akan menjadi 'bola panas' sekaligus salah satu penentu keunggulan elektabilitas dalam debat calon presiden atau debat capres tahap dua pada 17 Februari 2019.

    Baca juga: IESR Minta Pemerintah Jokowi Jelaskan Program Listrik 35 Ribu MW

    Gus yang dihubungi di Jakarta, Senin, 11 Februari 2019, mengatakan calon petahana Joko Widodo-Maaruf Amin pasti akan memamerkan kebijakan BBM satu harga sebagai keberhasilan pemerintahan di bidang energi saat ini.

    Padahal, kata Gus, argumentasi mengenai keberhasilan kebijakan BBM satu harga itu akan dengan mudah dipatahkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

    "Kebijakan BBM satu harga belum efektif dirasakan di seluruh masyarakat. Kebijakan satu harga itu lebih di tingkat penyalur, tapi tidak di tingkat pengecer di daerah-daerah tetap naik signifikan," ujar dia.

    Pemerintah, kata Gus, perlu lebih rinci menjelaskan keadaan dan hasil sebenarnya dari pelaksanaan kebijakan BBM satu harga tersebut. Hal itu terkait jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang sangat tidak memadai.

    Saat ini, menurut Gus, jumlah lembaga penyalur BBM satu harga baru sekitar 130 unit. Jumlah itu, sangat tidak memadai dibandingkan dengan 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh Indonesia.

    "Misalnya lembaga penyalur BBM satu harga dibangun di Sorong, Papua Barat. Oke di Sorong, satu harga. Tapi ketika dibawa ke daerah-daerah pelosok di Papua lainnya oleh pengecer dan dijual ke masyarakat, apakah tetap satu harga? Siapa yang bisa ngontrol? Harganya bisa meningkat," ujar dia.

    Jadi, kata Gus, kebijakan BBM satu harga tersebut baru terjadi di tingkat penyalur. Pasalnya, di tingkat pengecer, terutama di berbagai daerah di luar kota besar, harga BBM tetap meningkat jauh dibanding harga yang ditetapkan.

    "Kalau satu harga di tingkat penyalur itu sudah terjadi sejak lama," ujar dia.

    Gus kemudian mencontohkan di daerah pemilihannya, yakni Labuhanbatu Selatan, Pinang, Sumatera Utara, yang notabenenya masih daerah perkotaan, harga BBM di tingkat pengecer jauh dari harga di tingkat penyalur yakni mencapai Rp10-11 ribu untuk premium per liternya. Sedangkan di tingkat penyalur harga premium per liternya di kisaran Rp6.000.

    "Itu saya temui saat saya reses. Di daerah Labuhanbatu Selatan di dapil saya, di tingkat pengecer Rp 10-11 ribu premium, padahal itu di daerah kota," ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.

    Gus mengatakan kebijakan BBM ini akan menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada debat capres kedua, karena BBM adalah masalah yang sangat sensitif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Terobosan kebijakan untuk pengendalian harga BBM untuk periode pemerintahan 2019-2024 pun sangat dinantikan masyarakat.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skuter Listrik Makin Digemari, Kecelakaan Fatal Kerap Terjadi

    Skuter listrik makin digemari. Namun di kota London, Los Angeles, dan Singapura, pengendara skuter tersebut kerap mengalami kecelakaan fata.