TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Office Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah atau PINA Eko Putro Adijayanto menargetkan membangun berbagai macam infrastruktur senilai US$ 6 miliar. Jika menggunakan Kurs Referensi JISDOR Jumat, 8 Februari 2019 dengan Rp 13.992 per dolar Amerika Serikat maka jumlahnya setara dengan Rp 83,95 triliun.
Baca juga: PINA Kaji Tiga Proyek Berikut untuk Dibiayai Lewat Skema Green Bonds
"Pembiayaan ini utamanya untuk berbagai jenis infrastruktur mulai dari di sektor energi terbarukan, satelit, jalan tol, industri, bendungan hingga bandara baru," kata Eko Putro dalam acara diskusi bertajuk Blak-blakan Pembiayaan Infrastruktur di Hotel Aloft, Jakarta Pusat, Jumat 8 Februari 2019.
Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah atau PINA merupakan salah satu unit khusus di bawah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Unit ini dibentuk secara khusus untuk fokus menjalin kerja sama dengan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk melakukan pembiayaan kreatif selain utang atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Skema pembiayaan tersebut bermacam-macam mulai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha hingga Dana Investasi Real Estate. Skema-skema pembiayaan ini memanfaatkan dana-dana jangka panjang yang berbasis pada model sekuritisasi aset atau ekuitas.
Eko optimistis angka tersebut bisa tercapai. Sebab, saat ini skema pembiayaan kreatif ini telah mulai banyak dikenal oleh para investor. Salah satunya, kini PINA tengah membidik perluasan pabrik pembuatan pesawat dari Badan Usaha Milik Negara seperti PT Dirgantara Indonesia dan juga PT PAL.
Baca Juga:
"Khusus untuk PT Dirgantara kami sedang jajaki ekspansi pabriknya lewat skema DIRE supaya pembuatan pesawat N 219 lebih lancar. Sebab ternyata permintaan terhadap pesawat tersebut cukup tinggi," kata Eko Putro.
