TEMPO.CO, OSAKA - Melemahnya perekonomian global tak menyurutkan langkah pemerintah untuk menarik investor asing ke dalam negeri. Investor asing yang dimaksud tak terbatas hanya yang berbentuk realisasi investasi langsung atau FDI di sektor riil, tapi juga investasi dalam bentuk portofolio baik saham ataupun surat utang.
BACA: 2019, Pembiayaan Infrastruktur Lewat Sukuk Ditargetkan Rp 28 T
Secara khusus, pemerintah mengincar lebih banyak lagi investasi yang dibenamkan oleh para pemodal asal Jepang di sektor keuangan di Indonesia karena nilainya diperkirakan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. "Investasi dalam bentuk FDI dan portofolio sama-sama penting," kata ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara usai bertemu dengan kalangan investor dari Jepang di Hotel Conrad, Jumat malam, 1 Februari 2019.
Suahasil menjelaskan, makin besar nilai investasi dalam bentuk portofolio saham dan surat utang secara tak langsung akan menguatkan nilai tukar rupiah. "Investor bawa valuta asing ke dalam negeri dan mendorong permintaan mata uang rupiah yang pada akhirnya bakal menguatkan rupiah," ujarnya.
Hal sebaliknya akan terjadi bila investor yang tidak lagi merasa yakin atau tak nyaman berinvestasi di Indonesia, mereka akan lepas investasi mereka di portofolio. "Artinya mereka akan bawa valasnya ke luar negeri, permintaan dolar AS meningkat, akhirnya rupiah melemah," kata Suahasil. "Ini yang kami cegah."
Oleh karena itu, menurut Suahasil, pemerintah harus terus merawat komunikasi dengan para investor. "Hubungan baik dengan para investor harus terus di-maintain. Kami harus terus update informasi bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia," tuturnya.
Sejumlah informasi terbaru yang disampaikan pemerintah antara lain berupa data makro ekonomi tentang kestabilan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kurs rupiah. Selain itu juga disampaikan bagaimana pengelolaan keuangan negara di antaranya untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Lebih jauh Suahasil menjelaskan, dengan kondisi dinamika ekonomi global seperti saat ini, tetap ada calon investor yang masih bingung menempatkan investasinya di mana. Mereka ini yang dibidik pemerintah untuk berinvestasi di Indonesia.
Suahasil mencontohkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) pada 2018 menaikkan suku bunga, secara otomatis direspons oleh tiap negara. "Tak terkecuali Indonesia yang harus menjaga investornya agar tak keluar dari dalam negeri," ucapnya.
Bank Indonesia saat itu menaikkan suku bunga acuan dan pemerintah berupaya tak menaikkan daya beli, menjaga tingkat pertumbuhan, dan makro ekonomi harus diupayakan membaik. Meskipun kenaikan suku bunga acuan mengerek bunga perbankan dan ada bunga lebih tinggi yang harus dibayar, menurut Suahasil, pemerintah tetap mendukung.
Suahasil menyatakan tidak mengapa jika ada biaya lebih yang harus dikeluarkan pemerintah asal daya saing Indonesia tetap terjaga. Terbukti ekonomi masih bisa tumbuh 5,17 persen di kuartal ketiga 2018, lebih tinggi dibanding 2017 dan investasi tumbuh 7 persen.
"Artinya prospek masih menarik. Coinfidence tetap tinggi, investor masih bangun pabrik, investasikan modalnya di sini," kata Suahasil. "Karena itu kami yakin tahun 2019, prospeknya masih akan bagus karena The Fed juga sudah beri sinyal tak lagi agresif naikkan suku bunga."
Dalam perjalanannya, pemerintah memperhatikan bahwa investor Jepang memiliki karakter khusus. Investasi Jepang di surat berharga negara RI dalam rupiah, menurut Suahasil, masih sangat kecil. "Mereka tidak terlalu tertarik, karena itu pada 2009 kami keluarkan Samurai Bonds dalam yen dan responsnya bagus karena belakangan tak lagi perlu jamiman dari JBIC," tuturnya.
Pada tahun 2009, Samurai Bonds perdana diterbitkan dengan nilai 35 miliar Yen, berjangka waktu 10 tahun dan kupon 2,73 persen. Surat utang ini menggunakan garansi private placement JBIC.
Dalam perkembangannya, porsi jaminan JBIC berkurang di setiap obligasi yang diterbitkan pemerintah. Dan per tahun 2016 hingga tahun 2018 lalu, Samurai Bonds terbit dengan full tanpa dijamin JBIC.
Yield obligasi yang ditawarkan pemerintah itu selama 2009 hingga 2018 berkisar 0,65 persen hingga 2,73 persen.
Investor Jepang pun mengapresiasi yield itu karena suku bunga yang ditawarkan di negara mereka di kisaran 0 persen. Obligasi tersebut rata-rata bertenor waktu bervariasi mulai dari 3 tahun hingga 10 tahun.
Untuk tahun ini, kata Suahasil, pemerintah akan kembali menerbitkan surat utang Samurai Bonds. "Detailnya sedang disusun oleh Kemenkeu, soal kapan terbitnya, berapa yield yang ditawarkan dan sebagainya. Karena kami juga harus berhitung waktu tepat kapan merilisnya agar bisa direpons baik oleh pasar," ujarnya.
RR ARIYANI
