TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai instrumen fiskal. Misalnya instrumen fiskal seperti utang dan juga tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
BACA: JK Sebut Negara Wajar Berutang Untuk Percepat Pembangunan
"Selama masa kampanye seperti sekarang, banyak yang masih bingung atau tak memahami apa itu instrumen fiskal. Mereka seringkali menempatkan instrumen fiskal sebagai objectives dibandingkan sebagai instrumen atau alat," kata Sri Mulyani di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Rabu 30 Januari 2019.
Adapun pernyataan Sri Mulyani tersebut muncul saat dirinya menyampaikan pidato sebagai keynote speech dalam acara Mandiri Investment Forum. Dalam acara tersebut banyak hadir para bankir dan juga investor. Tampak hadir dalam acara itu Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan juga mantan Menteri Keuangan dan juga Dewan Penasehat Mandiri Institute Chatib Basri.
BACA: Jawab Kritik Prabowo, Airlangga Sebut Semua Negara Punya Utang
Menurut Sri Mulyani ketidaktahuan tersebut menyebabkan banyak orang sangat terobsesi dengan utang dan juga tax ratio. Padahal, kata dia, baik utang maupun tax ratio harus dilihat sebagai salah satu instrumen atau alat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Belakangan isu mengenai kondisi utang pemerintah dan juga tax ratio menjadi fokus perhatian publik terutama menjelang pemilihan presiden atau Pilpres. Salah satunya, isu utang dan tax ratio banyak diangkat oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Terakhir, Prabowo bahkan mengatakan, sebaiknya sebutan Menteri Keuangan saat ini diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Dia berujar penggantian sebutan ini karena utang Indonesia terus bertambah banyak.
"Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang," kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.
Tak hanya Prabowo, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli bahkan gencar menyoroti soal utang melalui akun twitternya. Misalnya, ia sempat menyebut bahwa pemerintah memiliki surat utang baru 2019 dengan imbal hasil mencapai 11,25 persen.
Kendati demikian, pernyataan Rizal melalui akun twitternya itu kemudian dihapus. Sebab, utang tersebut ternyata bukan diterbitkan baru-baru ini atau 2019 tetapi pada 2009 silam. Hal ini juga dikuatkan oleh bantahan dari Kementerian Keuangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyebut surat utang itu memang benar, tapi telah diterbitkan sejak 2009, bukan 2019. Imbal hasilnya pun hanya 4,24 persen, bukan 11,625 persen.
