TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan setiap pembangunan di dunia pasti membutuhkan utang sehingga berutang bukan sebuah tindakan yang salah.
Baca: Prabowo Sebut Menkeu Pencetak Utang, Kemenkeu: Jangan Menyesatkan
Komentar tersebut sekaligus merespons pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri pencetak utang.
“Saya rasa dalam setiap pembangunan itu ada proporsi utang. Jadi bukan hanya yang periode ini. Jadi dari seluruh Presiden Republik Indonesia porsi utang nya itu selalu ada, bahkan porsinya mungkin lebih tinggi dari yang ada sekarang,” katanya di Istana Negara, Selasa, 29 Januari 2019.
Dia menambahkan, selama utang bisa dibayar dan tingkat suku bunganya bisa di reprofiling, maka hal itu merupakan upaya yang bagus. Tak hanya itu, utang-utang yang dilakukan oleh pemerintah juga digunakan untuk pembangunan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
“Dan semua negara berutang. Tidak hanya Indonesia. Negara-negara lain pun berutang,” katanya.
Mengacu pada data APBN KiTa Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Desember 2018 mencapai 4.418,30 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan dengan capaian Desember 2017 senilai Rp3.995,25 triliun.
Airlangga menyebutkan, Indonesia mendapatkan apresiasi dari menteri-menteri dan CEO terkait stabilitas politik dan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global pada gelaran World Economic Forum yang diadakan di Davos.
“Yang namanya oposisi selalu mengkritik. Tentu sulit mengharap oposisi untuk memberikan pujian kepada pemerintah. Jadi tentu kita juga secara proporsional aja kita jawab. Yang paling penting masyarakat diberi pengertian bahwa apa yang disampaikan itu jauh panggang dari api. Jadi fakta-faktanya kita sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
BISNIS
