Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menentukan koordinat zona rawan bencana di Palu dan sekitarnya. PUPR membutuhkan data tersebut untuk merelokasi masyarakat.
Basuki menuturkan, tim yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Geologi, BMKG, dan Kementerian PUPR telah menyelesaikan peta rawan bencana dan menyerahkan ke pemerintah Sulawesi Tengah. "Zona aman dan tidak aman sudah diberikan. Tapi skala petanya kecil (1:25.000), koordinatnya mana saja belum ditentukan," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Menurut Basuki, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah turun tangan dengan menelepon langsung Gubernur Longki Djanggola. Longki berjanji pemetaan koordinat akan selesai pekan depan. "Mungkin tidak menunggu perda (zona rawan bencana) dulu supaya site plannya bisa masuk untuk relokasi," ujarnya.
Dia menuturkan, penentuan koordinat penting untuk menentukan wilayah yang harus direlokasi. "Kalau koordinat itu sudah ditentukan baru kami bisa masuk site plan dan digiring terus untuk menindaklanjutinya," katanya.
Dengan data tersebut PUPR akan membuat rencana tapak yang mencakup rencana pembangunan jalan, fasilitas umum dan khusus, air, hingga listrik. Data koordinat di peta rawan bencana juga mencakup jumlah masyarakat yang akan direlokasi sehingga jumlah serta fasilitas rumah yang harus dibangun untuk mereka dapat dirinci.
Dalam peta rawan bencana yang sudah dibuat, pemerintah menetapkan beberapa wilayah zona merah. Zona yang akan mempengaruhi rencana tapak antara lain Kelurahan Balaroa, Kelurahan Petobo, Desa Jonouge, dan Desa Sibalaya.
Iklan
