Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Minta Menteri PUPR Buat Standarisasi Perumahan

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dirut BTN Maryono menyampaikan sambutan saat peletakan batu pertama perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu 19 Januari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dirut BTN Maryono menyampaikan sambutan saat peletakan batu pertama perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu 19 Januari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Standarisasi dibutuhkan agar bisa membangun perumahan lebih cepat.

Baca juga: Dirut BTN: Tahun Depan Pembiayaan Perumahan Masih Prospektif

"Bagaimana membangun rumah ataupun yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU untuk bikin standarisasi rumah," kata JK dalam acara Indonesia Development and Business Summit di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

JK mengatakan pembangunan rumah di luar negeri hanya butuh waktu 2-3 bulan. Sedangkan di Indonesia bisa satu tahun baru selesai. JK menuturkan, zaman dulu, membuat rumah tergantung spesifikasi bangunan yang diinginkan pemilik, sehingga sulit dijual. Singkatnya pembangunan rumah di luar negeri, kata JK, terjadi karena mereka memiliki standarisasi. "Sekarang semua standar. Sehingga membikin rumah tinggal beli bahan dan selesai," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut JK, Indonesia perlu mengembangkan standarisasi perumahan. Namun, ia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri. "Sekarang mau bikin jendela tinggal beli di toko. Jadi bagaimana konstruksi ini dibarengi dengan standarisasi industri," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya juga sudah menyatakan komitmen untuk mendorong adanya standar dan penggunaan sistem moduler dalam pembangunan rumah. Hal itu bertujuan mempercepat waktu pembangunan rumah untuk masyarakat. Selain itu, harga produk perumahan yang dibuat secara massal akan membuat biaya pembangunan rumah semakin murah.

Basuki menilai, perlu inovasi produk-produk perumahan agar program perumahan bisa berjalan dengan baik dan waktu pembangunan yang lebih cepat. Inovasi produk tersebut diharapkan juga bisa mendorong tumbuhnya perekonomian karena banyak industri yang terkait dengan masalah perumahan, mulai dari lantai hingga atap bangunan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

1 hari lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Jalur JLS Siap Dilintasi Pemudik

3 hari lalu

Jalur JLS Siap Dilintasi Pemudik

Sejarah bagi Kota Cilegon karena semakin mampu mengurai kemacetan arus mudik Lebaran dengan memanfaatkan jalur JLS.


PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

3 hari lalu

Pada arus mudik Lebaran 2024, Jasa Marga memperkirakan jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek akan meningkat 54,14 persen dari masa normal
PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

PUPR menyiapkan sebanyak 7 ruas tol fungsional sebagai alternatif secara gratis apabila terjadi kemacetan parah saat arus mudik dan balik Idul Fitri.


Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Kementerian PUPR menggunakan teknologi modular volumetrik mobile mox (Mobox) untuk bangun hunian pekerja di IKN.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

7 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.