TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) hari ini mulai melayani aktivitas top up atau isi ulang uang elektronik atau e-money milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Eddy Santosa menyatakan kerja sama dengan Bandi Mandiri ini merupakan bentuk dukungan perusahaannya terhadap perluasan transaksi non-tunai yang telah berjalan di berbagai sektor sebelumnya.
BACA: Pos Indonesia Terima 3.000 Ton Bantuan untuk Korban Gempa Lombok
"Dengan layanan ini, kami bisa menjadi intermediary dari perbankan, pada daerah yang tidak ada kantor bank di sana," kata Eddy dalam acara peluncuran kerja sama ini di Kantor PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018. "Kami juga berharap PT Pos bisa jadi salah satu pionir dari pembayaran micro-payment."
Nantinya, Bank Mandiri akan menempatkan mesin pembaca atau reader e-money milik mereka di loket-loket kantor pos di seluruh Indonesia. Untuk promo dari 9 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019, layanan isi ulang e-money di loket kantor pos tidak dikenakan biaya administrasi. Setelah itu barulah biaya Rp 1.500 per transaksi diberlakukan.
Eddy menjelaskan bahwa saat ini, PT Pos Indonesia telah memiliki saat ini berjumlah lebih dari 4.800 loket kantor pos (operate by own) dan 24.500 titik layanan dan agen pos yang terkoneksi secara real time dan online. Nah, untuk rencana awal, layanan isi ulang e-money ini akan disediakan di 3.000 loket kantor pos terlebih dahulu.
Senior Executive Vice President Consumer and Transaction Bank Mandiri Jasmin, mengatakan bahwa PT Pos Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan adanya ribuan jaringan kantor di seluruh Indonesia. Ke depan, kata Jasmin, kerja sama Bank Mandiri dan Pos Indoneesia diharapkan akan terus berkembang. "Sekarang baru isi ulang saja, ke depan mungkin bisa langsung untuk pembelian kartu e-money," ujarnya.
Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi Bank Indonesia, Rahmi Artati mengatakan penerapan transaksi non-tunai dengan uang elektronik penting untuk menciptakan efisiensi dari sistem keuangan. Kerja sama ini, kata dia, sesuai dengan Gerakan Nasional Non-Tunai yang telah diluncurkan Bank Indonesia sejai 14 Agustus 2014 lalu. "Kalau bisa ada loket pos yang buka 24 jam di beberapa titik," ujarnya.
