Kemenhub Setujui Bagasi Berbayar Lion Air dan Wings Air

Pesawat Wings Air di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, 25 September 2016. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti memberikan izin atau persetujuan untuk PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air dan PT Wings Abadi atau Wings Air untuk mulai memungut biaya bagasi. Persetujuan itu diberikan Polana pada Selasa, 8 Januari 2018.

BACA: Bagasi Lion Air Bayar, DPR: Sosialisasi Mestinya Diperpanjang

“Setelah lakukan sosialisasi selama 14 hari atau 2 minggu sejak perubahan Standard Operating Procedure atau SOP, Lion Air dan Wings Air dapat mulai memungut biaya atas bagasi tercatat penumpangnya,” ujar Polana dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 8 Januari 2018.

Polana menjelaskan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dalam memberikan pelayanan wajib menyusun standar operasional prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) dalam bahasa Indonesia yang mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Demikian pula untuk setiap perubahan SOP wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BACA: Bagasi Lion Air Tak Gratis, AirAsia: Bagasi di Bawah 15 Kg Gratis

Sebelumnya, perusahaan maskapai Lion Air Group mengeluarkan aturan anyar kebijakan bagasi tercatat dan barang bawaan untuk layanan penerbangan domestik Lion Air dan Wings Air. Kebijakan anyar itu berupa penyesuaian kapasitas (berat) barang bawaan dan bagasi terdaftar gratis atau cuma-cuma (free baggage allowance). Kebijakan itu disebut bakal berlaku mulai Selasa, 8 Januari 2018.

Ketentuan barang bawaan dan bagasi tersebut, yaitu untuk seluruh penerbangan domestik Lion Air tidak diberlakukan bagasi cuma-cuma 20 kilogram per penumpang. Begitu pula untuk seluruh penerbangan domestik Wings Air, tidak bakal lagi diberlakukan bagasi gratis 10 kilogram per penumpang.

Polana menjelaskan ketentuan mengenai Bagasi Tercatat diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Pasal 22 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Peraturan itu menjelaskan setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat. Pelayanan maskapai penerbangan terkait penanganan bagasi tercatat disesuaikan dengan kelompok pelayanannya.

Selain itu, persoalan bagasi juga diatur dalam PM 185 Tahun 2015 pasal 3. Dalam aturan itu terdapat tiga kelompok pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Pertama, pelayanan dengan standar maksimum atau full services, kedua, pelayanan dengan standar menengah atau medium services dan ketiga, pelayanan dengan standar minimum atau no frills.

“Berdasarkan kelompok pelayanannya, PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi adalah kelompok pelayanan minimum (no frills), sehingga bagasi tercatat dapat dikenakan biaya dan hal tersebut harus dituangkan dalam SOP Pelayanan,” ujar dia.

Baca berita tentang Lion Air lainnya di Tempo.co.






34 Bus Listrik Bekas KTT G20 Bakal Beroperasi di Surabaya

3 jam lalu

34 Bus Listrik Bekas KTT G20 Bakal Beroperasi di Surabaya

Kementerian Perhubungan (Kemenhbu) telah mengirimkan bus listrik bekas Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 ke Kota Surabaya.


3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

8 jam lalu

3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

Kemenhub memastikan aspek keselamatan transportasi udara telah terpenuhi. Kementerian telah melakukan kegiatan ramp check atau inspeksi pesawat.


Tekan Kecelakaan, Kemenhub Kembali Anjurkan Penggunaan Stiker Pemantul Cahaya

8 jam lalu

Tekan Kecelakaan, Kemenhub Kembali Anjurkan Penggunaan Stiker Pemantul Cahaya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggaungkan penggunaan stiker pemantul cahaya untuk menekan risiko kecelakaan.


KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang jadi 80 Tahun, Ini Sebabnya

17 jam lalu

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang jadi 80 Tahun, Ini Sebabnya

KCIC meminta pemerintah memperpanjang masa konsesi pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.


Kemenhub Garap Proyek di Stasiun Manggarai, 40 Perjalanan KRL Jabodetabek Besok Malam Dibatalkan

23 jam lalu

Kemenhub Garap Proyek di Stasiun Manggarai, 40 Perjalanan KRL Jabodetabek Besok Malam Dibatalkan

Kemenhub tengah mengerjakan proyek switch over atau SO-6 di Stasiun Manggarai. Dampaknya, 40 perjalanan KRL Jabodetabek dibatalkan.


Jelang Natal dan Tahun Baru, 31 Rute Penerbangan di Riau dan Papua Beroperasi Kembali

2 hari lalu

Jelang Natal dan Tahun Baru, 31 Rute Penerbangan di Riau dan Papua Beroperasi Kembali

Kemenhub membuka kembali 31 rute angkutan udara perintis untuk meningkatkan layanan penerbangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.


Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

2 hari lalu

Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

Kemenhub membeberkan tujuh langkah persiapan angkutan laut guna menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan Natal 2022


Hal yang Harus Dilakukan Penumpang Saat Koper Hilang di Bagasi Pesawat

3 hari lalu

Hal yang Harus Dilakukan Penumpang Saat Koper Hilang di Bagasi Pesawat

Masih ada beberapa orang yang kurang beruntung yang harus mengalami pengalaman buruk koper mereka hilang atau tak kembali setelah penerbangan.


Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

3 hari lalu

Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

Pengusaha khawatir kebijakan ODOL tanpa transisi dapat menimbulkan kekacauan yang mengganggu aktivitas usaha.


Kemenhub Akan Batasi Operasional Kendaraan Barang saat Angkutan Natal dan Tahun Baru

3 hari lalu

Kemenhub Akan Batasi Operasional Kendaraan Barang saat Angkutan Natal dan Tahun Baru

Kemenhub membatasi lalu-lintas angkutan barang mulai Kamis, 22 Desember 2022.