Penghentian Kerja Sama BPJS karena Defisit, Dirut: Tidak Benar

(ki-ka) Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris, dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady saat memberikan keterangan pers di Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Senin 7 Januari 2019. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi hingga Juni 2019, agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fachmi ldris menyatakan tidak benar bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan. Hal itu merespons informasi yang beredar soal pengehentian kerja sama BPJs Kesehatan dengan rumah sakit, karena defisit anggaran BPJS.

BACA: Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Belum Terakreditasi Diperpanjang

"Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Fachmi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Fachmi mengatakan apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat mengguna skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Fachmi mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Menurut dia akreditasi juga sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia.

Di sisi lain, kata dia, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi.

BACA: BPJS - Rumah Sakit Stop Kerja Sama, Dinilai Kurang Koordinasi

Dalam proses ini, kata Fachmi, juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas sehatan di suatu daerah.

Fachmi dan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek hari ini menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat.

"Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga Juni 2019," kata Nila.

Lebih lanjut Fachmi menegaskan pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasa.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019. Kami harap rumah sakit bisa memanfaatian toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," ujar Fachmi.

Fachmi mengatakan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan hingga Desember 2018 sebanyak 2217. Sedangkan, kata dia, yang sudah terakderitasi sebanyak 1.759 rumah sakit.

 






Ditolak Rumah Sakit Hingga Tewas, Kematian Bocah Muslim Inggris dalam Penyelidikan

3 hari lalu

Ditolak Rumah Sakit Hingga Tewas, Kematian Bocah Muslim Inggris dalam Penyelidikan

Inggris menggelar investigasi independen atas kematian seorang anak laki-laki Muslim berusia lima tahun karena ditolak rumah sakit


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

3 hari lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

3 hari lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

4 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

4 hari lalu

Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu membantu 226 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skema Sharing Iuran (SSI).


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

4 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

4 hari lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

4 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

4 hari lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.