Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Belum Terakreditasi Diperpanjang

Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Sejumlah rumah sakit umum daerah di Jakarta menjerit karena tunggakan itu terakumulasi setiap bulan hingga berdampak besar pada kemampuan rumah sakit menyediakan obat untuk pasiennya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fachmi ldris, menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi. Hal ini agar rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin sore, 7 Januari 2018.

BACA: BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama dengan 92 RS Karena Alasan Ini

"Kemenkes memberi kesempatan kepada Rumah Sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Nila di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta  Senin, 7 Januari 2018.

Nila mengatakan kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

"Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri," kata dia.

Nila mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

Di lokasi yang sama Fachmi ldris, menegaskan pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasa.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019. Kami harap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," ujar Fachmi.

Fachmi mengatakan jumlah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan hingga Desember 2018 sebanyak 2217. Sedangkan, kata dia, yang sudah terakreditasi sebanyak 1.759 rumah sakit.

 






BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

2 jam lalu

BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyoroti konglomerat yang mendapatkan layanan kesehatan dari asuransi BPJS Kesehatan.


Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

1 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

1 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

2 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

2 hari lalu

Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

Kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir kian melonjak. Meski demikian, Bed Occupation Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit DKI Jakarta disebut masih dalam kondisi aman.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

2 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

3 hari lalu

Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Berikut cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif atau tidak lewat HP tanpa harus datang ke kantor cabang


Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

3 hari lalu

Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

Berita terpopuler pada Rabu, 23 November 2022 dimulai dari permintaan Menkes Budi Gunadi Sadikin agar orang kaya tak membebani BPJS Kesehatan.


Jangan Diabaikan, Kenali Tanda-Tanda Awal Epilepsi dan Cara Penanganannya

4 hari lalu

Jangan Diabaikan, Kenali Tanda-Tanda Awal Epilepsi dan Cara Penanganannya

Orang yang menderita epilepsi kerap ditandai kejang yang terjadi secara tiba-tiba.


Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

4 hari lalu

Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta orang kaya tak membebani negara melalui pembiayaan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Apa maksudnya?