TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Arif Budimanta menilai capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perekonomian menunjukkan kinerja yang baik khususnya yang berorientasi di sektor kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan stabilitas harga.
"Di era pemerintahan Presiden Jokowi, harga bahan bakar minyak tidak lagi timpang, karena sudah satu harga di seluruh Indonesia," kata Arif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Arif menyebutkan keberhasilan perekonomian lainnya yakni kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya di kisaran 3 persen yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti.
Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yaitu 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen. Menurut Arif, kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena makin banyak yang bekerja.
Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara. Layanan kesehatan pun, kata dia, semakin merata dan mudah dijangkau. Tingkat pendidikan warga semakin baik dengan tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun.
Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang. Hal ini, ungkap Arif, memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga. Selain itu, Arif mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Hal ini sangat bagus untuk jangka panjang karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi, lanjutnya, didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim "Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," kata dia.
Guna mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya.
Akses pembiayaan juga terus didorong, misalnya melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, yaitu 7 persen. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya.
Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp 60 triliun, pada 2019 dianggarkan Rp 73 triliun.
ANTARA
