Kasus Salah Tangkap, Ditjen Pajak Lolos dari Denda Rp 606 Miliar

Reporter

Dua gedung perkantoran di kawasan bisnis Jakarta telah mengandalkan jaringan perpipaan untuk kebutuhan air bersihnya. Keduanya yakni gedung perkantoran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang terletak di kawasan Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan UOB Plaza di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (dok Palyja)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak lolos dari denda senilai Rp 606 miliar setelah Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang terkait gugatan seorang wajib pajak Teddy Effendi.

Baca juga: KPPU: Pangsa Pasar Go-Jek Hampir 80 Persen

"Menerima permohonan banding para pembanding tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg," sebut majelis hakim seperti dikutip dari website resmi MA, Senin, 31 Desember 2018.

Dalam putusan yang dibacakan pada 13 Desember 2018, tiga majelis menolak semua gugatan dari wajib pajak Teddy Effendi. Tak hanya itu, majelis juga menghukum Teddy Effendi untuk membayar biaya perkara pada 2 tingkat peradilan, pada tingkat pertama sebesar Rp 921.000 dan tingkat banding sebesar Rp150.000.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada Oktober lalu. Hal ini dilakukan usai Kemenkeu didenda Rp 606 miliar dalam kasus salah tangkap wajib pajak (WP).

Dalam bandingnya, Kemenkeu beserta Ditjen Pajak tak terima dengan putusan PN Palembang memenangkan gugatan atas penggugat Teddy Efendi. Gugatan Teddy menang setelah dirinya divonis bebas karena mengaku menjadi korban salah tangkap penyidik Ditjen Pajak.

Wajib pajak di Palembang ini menggugat Kemenkeu dan Ditjen Pajak dengan No perkara 239/Pdt.G/2017/PN.Plg dengan cq. Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu dan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada putusan bulan September lalu, PN Palembang mengabulkan isi gugatan dan menghukum tergugat dengan denda Rp 606 miliar.

Denda itu adalah akumulasi kerugian materil untuk kedua perusahaan yakni PT. Ina Besteel pada tahun 2017 sebesar Rp 419 Miliar dan PT. Agrotek Andal pada tahun 2017, yakni Rp189 Miliar.

ANTARA






Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

8 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

Kemendagri mencatat rendahnya pendapatan Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022. Salah satu unsur pendapatan adalah pajak yang mencapai 80 persen


Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

14 jam lalu

Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari PDB.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

2 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

2 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

3 hari lalu

Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

Program keringanan utang yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini telah membantu 2.109 debitur kecil.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

7 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

9 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

10 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

10 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.