Rasio Gini Masih Tinggi, JK: Negara Lain Juga Menghadapinya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Rakernas tahun ini mengusung tema Penguatan Implementasi Program DMI untuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Rakernas tahun ini mengusung tema Penguatan Implementasi Program DMI untuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengakui bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum berhasil menciptakan keadilan sosial terutama mengenai equity atau pemerataan ekonomi. Dia mengatakan, salah satunya bisa dilihat lewat indikator gini ratio yang masih cukup tinggi.

    Baca: JK Minta Anak Muda Tak Bermimpi Jadi PNS

    "Tapi yang belum dicapai itu equity, keadilan. Karena gini ratio Indonesia walaupun ada perbaikan tapi masih belum cukup tinggi," kata JK usai menjadi pembicara kunci dalam acara konrefensi Sustainable Development Goals atau SDG's di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 17 Desember 2018. "Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang bertambah."

    Menurut data milik Badan Pusat Statistik, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan September 2017 yang berada pada angka 0,391. Sementara itu, pada Maret 2017 rasio gini mencapai 0,393. Semakin tinggi angka rasio gini dan mendekati angka 1, ketimpangan semakin besar.

    Menurut politikus Partai Golkar ini, salah satu cara untuk memperbaiki gini ratio adalah dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, sebisa mungkin, pemerintah akan menjaga tingkat pendapatan masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi.

    Kendati demikian, JK menjelaskan masalah perbaikan pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi persoalan Indonesia. Sebab, persoalan pemerataan dan penciptaan keadilan tersebut juga menjadi masalah bagi negara-negara lain di dunia.

    JK juga menuturkan, ada beberapa tujuan SDG's yang kini sudah menunjukkan progress baik di Indonesia. Beberapa diantara adalah program penciptaan penghentian kelaparan (no hunger) dan juga peningkatan pendidikan. Adapun masih ada 15 tujuan SDG's yang masih perlu digenjot supaya bisa meningkat. "Jelas sekali itu kelaparan, kan Anda jarang lagi mendengar lagi pada akhir-akhir ini. Dan juga pendidikan karena anggaran yang cukup baik tentu dilaksanakan dengan baik pula," katanya.

    Baca: JK: Pusat Tak Pernah Ambil Kekayaan Papua

    Dari sebanyak 17 hal yang menjadi tujuan (goals) SDG's, menurut JK, masing-masing dari tujuan tersebut ternyata saling berhubungan dan saling mengait. Karena itu, untuk mencapai keseluruhan tujuan SDG's, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh berbagai pihak. Ia berharap dengan adanya pertemuan atau konferensi ini, seluruh pihak bisa bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam SDG's yang juga sejalan dengan tujuan nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.