TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari daerah Papua untuk kepentingan pusat.
Baca: Evakuasi Korban Penyerangan Papua, Wiranto: TNI Tak Gunakan Bom
"Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua itu sama sekali tidak. Justru Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita menyubsidi Aceh juga," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wapres RU, Jakarta, Selasa.
Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi/JK.
Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua. JK menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada tahun 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp 10 triliun. Dahulu pernah Rp 18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp 20 trilun hingga Rp 25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun," kata JK.
JK mengatakan bahwa upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar juga sudah sering untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua.
Terkait akan hal itu, JK menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua. "Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apa yang bisa didialogkan lagi? Semua sudah dikasih ke Papua, kecuali kemerdekaan," ujarnya.
ANTARA
