Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahapan-tahapan OJK Benahi Sistem Pengaduan Konsumen Fintech P2P

image-gnews
Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirat saat mendatangi Otoritas Jasa Keuangan guna membahas pelanggaran peer to peer lending fintech di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti
Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirat saat mendatangi Otoritas Jasa Keuangan guna membahas pelanggaran peer to peer lending fintech di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membenahi sistem pengaduan konsumen khusus untuk industri pinjam meminjam online (fintech lending). Direktur Pelayanan Konsumen OJK Agus Fajri menuturkan hal itu tak lepas dari maraknya laporan pengaduan yang masuk dalam setahun terakhir, serta pesatnya pertumbuhan platform fintech lending. “Tapi masalahnya kan tidak semua platform itu terdaftar, dan konteksnya ketentuan dan aturan kami hanya dapat diberlakukan kepada yang legal, yang ilegal bukan domain kami,” ujarnya, kepada Tempo, Jumat 14 Desember 2018.

Simak: Kasus Pinjaman Online Kian Marak, Ini 6 Tips OJK ke Calon Nasabah

Agus mengatakan dalam waktu dekat otoritas memerintahkan seluruh pelaku fintech lending yang terdaftar untuk mengintegrasikan dan mengoneksikan sistem pengaduannya, sehingga dapat dipantau dengan mudah. “Kami sudah keluarkan surat agar mereka connect ke jaringan kami, tunjuk siapa penanggungjawabnya untuk bisa mengakses sistem,” ucapnya.

Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, nantinya setiap ada aduan konsumen yang masuk baik langsung kepada platform tersebut, ataupun melalui media pengaduan OJK secara otomatis akan muncul dan dapat diawasi. “Jadi kalau ada pengaduan masuk ke kami, fintech-nya juga tahu nanti, dan alurnya kami minta mereka bersskan dulu, kalau tidak selesai baru kami bantu jadi perantara.”

Agus tak menampik jika OJK memang menerima sejumlah pengaduan maupun konsumen tentang fintech lending yang disampaikan melalui telepon, email, maupun website. “Ada yang tanya tentang legalitas fintech, ada yang minta penjelasan kontrak yang benar seperti apa, sah atau tidak kalau bunga pinjamannya sekian, hingga penagihan juga ada,” ucapnya.

Menurut Agus, selama ini penyelesaian pengaduan yang dilakukan adalah dengan meneruskannya langsung kepada pengawas fintech lending OJK. “Tapi harus validasi dulu kalau benar mereka fintech legal yang ada di bawah pengawasan kami akan dipanggil oleh pengawas dan ditindaklanjuti, kalau salah harus minta maaf ke konsumen,” katanya. Sedangkan, untuk penangan aduan fintech ilegal selama ini langsung diteruskan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi. “Setelah itu biasanya diteruskan ke Kominfo untuk diblokir aplikasinya.”

Selanjutnya, OJK juga tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) khusus fintech. Lembaga itu nantinya akan berfungsi sebagaimana LAPS yang sudah ada saat ini untuk industri jasa keuangan lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan.

“Sejauh ini memang penanganan pengaduan fintech belum sempurna seperti penanganan di lembaga yang sudah established seperti perbankan, dan meskipun baru fintech wajib punya makanya kami inisiasi pembentukannya.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus mengatakan saat ini secretariat sudah terbentuk, namun otoritas masih harus menyiapkan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam LAPS khusus kompartemen fintech ini. “Memang tidak mudah, karena kami harus mencari yang benar-benar ahli di bidangnya, seperti dari industri atau asosiasi, kami sedang cari siaoa yang kira-kira bisa pas, dan jangan terkesan serampangan harus dipilih dengan benar,” katanya. LAPS ni pun ditargetkan telah terbentuk dan siap difungsikan tahun depan.

Sementara itu, OJK kemarin juga telah memanggil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta perihal pengumpulan laporan pengaduan yang dilakukan. LBH menyatakan sudah menerima 1.330 pengaduan atas layanan jasa keuangan berbasis digital. Dari total 89 penyelenggara yang dilaporkan, sebanyak 25 di antaranya merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK. Aduan yang masuk antara lain soal intimidasi dalam penagihan utang, penyebaran data pribadi peminjam, hingga bunga pinjaman yang mencekik.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan dalam menindaklanjuti laporan tersebut, otoritas terkendala pada kelengkapan berkas yang diberikan oleh LBH. Sebab, mereka belum memberikan nama dan identitas jelas fintech lending legal yang ddiduga melakukan pelanggaran. “Kami baru diberikan inisial saja, belum ada laporan dengan bukti yang sah dan kuat mengenai pelanggaran itu,” katanya.

Meski demikian, menurut Hendrikus otoritas sudah mulai melakukan penyeldidikan terhadap sejumlah nama inisial perusahaan yang diduga melanggar. “Kalau terbukti secara sah akan kami tindak lanjuti, sanksinya mulai dari teguran hingga pencabutan tanda terdaftar.”

Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait beralasan belum diberikannya nama 25 perusahaan fintech legal itu dikarenakan masih harus berkoordinasi dengan para korban. Namun, lembaganya berjanji dalam beberapa hari ke depan akan segera melengkapinya. “Yang penting yang utama harus diselesaikan adalah sistem yang dibuat OJK untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

GHOIDA RAHMAH | CHITRA P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

2 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.


YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.


Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.


Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.


OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para ibu agar tidak menciptakan generasi sandwich. Apa itu?


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Cerita Korban Pinjol Pundi Kas: Transfer Dulu, Bayar Utang Kemudian

3 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
Cerita Korban Pinjol Pundi Kas: Transfer Dulu, Bayar Utang Kemudian

Penyedia pinjol belakangan punya banyak tipu muslihat. Platform Pundi Kas menjebak korban dengan cara mentransfer sejumlah uang tanpa persetujuan.


OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

3 hari lalu

Ilustrasi belanja / kelas menengah. ANTARA/Adwit B Pramono
OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

OJK memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.


OJK Terbitkan Aturan Baru Penanganan Bank Bermasalah, Perkuat Koordinasi Antarlembaga

3 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
OJK Terbitkan Aturan Baru Penanganan Bank Bermasalah, Perkuat Koordinasi Antarlembaga

OJK menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024 untuk menguatkan pengawasan dan penanganan bank bermasalah.


Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

6 hari lalu

Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

Bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum merupakan dua entitas keuangan yang memberikan layanan perbankan. Apa perbedan keduanya?