JK: Semua Sudah Dikasih untuk Papua Kecuali Kemerdekaan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Minggu, (25/11/2018). Rakernas yang berlangsung tiga hari ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Minggu, (25/11/2018). Rakernas yang berlangsung tiga hari ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.

    Baca juga: Status Karyawan Istaka Karya Tertembak di Papua Masih Kontrak

    "Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat oleh warga asli Papua. "Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.

    Sementara terkait ekonomi, Wapres mengatakan hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.

    Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan Pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017. "Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun; dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun -Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun," katanya.

    Wapres mengatakan upaya dialog antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan Pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan Pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.

    "Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya 'apa lagi yang bisa didialogkan?' Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.