TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghargai ide dari calon presiden Prabowo Subianto yang bakal membangun infrastruktur di Indonesia tanpa utang. "Yang pertama kami hargai ya, bahwa concern mengenai utang itu selalu disampaikan," kata Sri usai menghadiri acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.
BACA: Markas BPN Prabowo Mau Pindah ke Jateng, PDIP: Justru Blunder
Bagi dia, pernyataan Prabowo itu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa semua pihak menginginkan Indonesia memiliki perekonomian dan keuangan yang sehat dengan utang yang semakin kecil. Sebab, kata Sri, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga memiliki komitmen untuk memperkecil utang Indonesia.
Itulah makanya, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN semakin diturunkan setiap tahunnya dan keseimbangan primer dibuat menjadi nol. Untuk tahun depan, defisit ditargetkan hanya sekitar 1,84 persen saja, turun dari target tahun ini yang sebesar 2,19 persen. "Jadi kalau Pak Prabowo sebagai kontestan punya komitmen seperti itu, berarti makin meningkatkan confidence ekonomi Indonesia karena dalam hal ini Indonesia memiliki kandidat-kandidat presiden yang menginginkan APBN-nya sehat dan akuntabel," kata Sri.
Sebelumnya Prabowo Subianto mencuit 'Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat'. Cuitan itu disampaikan di akun Twitter resminya pada 9 Desember 2018.
Calon wakil Presiden Sandiaga Uno seperti dikutip oleh beberapa media daring, sebelumnya mengatakan akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Menurut dia pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan pendekatan lain selain utang, yakni dengan melibatkan sektor swasta.
BACA: Kata Timses Jokowi soal Rencana Pindah Markas Prabowo ke Jateng
Adapun pelibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur sudah dilakukan oleh Pemerintah Jokowi saat ini. Menurut dia, pemerintah telah tidak hanya membangun infrastruktur lewat APBN atau utang, tapi juga lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah atau PINA, hingga melalui skema ekuitas di pasar modal.
Pada skema equity financing alias pembiayaan ekuitas, di mana sebuah infrastruktur yang sudah berjalan bisa disekuritisasi dengan menawarkannya di pasar modal. Ketika ada pihak swasta yang tertarik, mereka bisa menempatkan modal di dalamnya sehingga pemerintah bisa mendapatkan dana segar baru untuk pembangunan infrastruktur lainnya. "Kalau sekuritisasi itu tidak utang, bukan debt financing, dan ini juga bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi sudah dilakukan," ujar Sri.
DIAS PRASONGKO
