TEMPO.CO, Timika - Proses negosiasi hari ini antara PT Istaka Karya (Persero) dengan keluarga dari karyawannya yang menjadi korban tewas akibat dibunuh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua berjalan alot. Keluarga korban menolak dengan besaran santunan Rp 24 juta yang diberikan perusahaan pelat merah itu.
Baca: Panglima TNI: Pekerja Istaka Karya Pahlawan Pembangunan Papua
Rincian besar santunan yang disanggupi Istaka Karya tersebut yaitu uang duka sebesar Rp 16,2 juta, santunan sebesar Rp 4,8 juga dan penggantian biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta. Sontak pertemuan antara Istaka Karya dengan keluarga korban di hanggar bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, Papua, memanas.
Keluarga korban marah ketika mendengar penjelasan perwakilan perusahaan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan peraturan yang mana peristiwa itu tidak masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi ketika pekerja sedang beristirahat.
Kemarahan keluarga semakin memuncak bahkan sempat terjadi adu mulut ketika Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua Osman Marbun mempertanyakan status peserta negosiasi. Bahkan dalam adu mulut, Osman mengatakan bahwa pihaknya yang sudah payah mengambil "barang" (jenazah) dari dalam hutan. "Itu bukan barang, itu manusia. Kenapa kau bilang itu barang?" kata keluarga korban, Jmat, 7 Desember 2018.
Untuk meredam suasana, Osman kemudian dibawa keluar dari tempat negosiasi. Negosiasi yang berjalan hampir dua jam tersebut terpaksa dihentikan sementara dan akan dilanjutkan setelah istirahat sejenak.
Sementara itu, perwakilan keluarga korban tetap bersikeras bahwa peristiwa yang terjadi masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Samuel, salah satu keluarga korban menilai besar santunan yang disanggupi PT Istaka Karya sangat minim bahkan tidak wajar. Ia berharap agar pihak perusahaan bisa mempertimbangkan permintaan keluarga untuk dapat memberikan santunan dalam jumlah yang wajar.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal sebelumnya menyebutkan sejumlah pekerja Istaka Karya diduga dibunuh kelompok bersenjata pada 2 Desember 2018. Para pekerja PT Istaka Karya (Persero) itu sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur di Papua akan tetap dilanjutkan dan tidak akan dihentikan. "Saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tetap terus dijalankan, diteruskan. Tidak akan berhenti," tegas Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 5 Desember 2018.
Jokowi telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan Trans Papua sepanjang 4.600 Kilometer. Menurut dia, jalan Trans Papua dari Wamena menuju Mumugu akan dibangun 35 jembatan tetap harus diselesaikan. "Jadi tetap harus diselesaikan. Artinya, PU jalan terus untuk membangun tanah Papua atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, sekretaris perusahaan Istaka Karya Yudi Kristanto menjelaskan bahwa nominal santunan yang diberikan kepada ahli waris korban penembakan kelompok bersenjata di Papua senilai Rp 24 juta bukanlah angka final. Angka itu muncul sebagai penjabaran dari peraturan tenaga kerja dalam diskusi yang dilakukan hari ini antara perusahaan dengan keluarga karyawan.
Baca: Ma'ruf Amin Dorong Jokowi Lanjutkan Pembangunan di Papua
“Tiba-tiba saja dipotong tanpa mendengarkan penjelasan lebih rinci, kita tentu tidak memberikan segitu. Angka Rp 24 juta itu baru kita sebutkan, bukan berarti kita memberikannya segitu,” kata Yudi saat dihubungi Tempo via telepon, Jumat, 7 Desember 2018. "Untuk nominalnya kami belum merincikan, yang jelas lebih dari Rp 24 juta."
ANTARA | SURTI RISANTI
