Terbit Aturan Baru, Pemerintah Bisa Rekrut Profesional Jadi ASN

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kini bisa merekrut tenaga profesional menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hanya saja, status mereka nantinya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langkah itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

    BACA: Jokowi Minta ASN Tak Terjebak Ego Sektoral

    "Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK,” kata Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Selasa, 4 Desember 2018.

    Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

    BACA: CPNS 2018, Hanya 128.236 Peserta Berhasil Penuhi Passing Grade

    Adapun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

    Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Untuk itu, Moeldoko berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

    Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi. Dengan beleid ini, batas usia pelamar menjadi lebih fleksibel dibanding Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat diikuti antara lain oleh para diaspora dan profesional swasta.

    “Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” kata Yanuar.

    Baca berita tentang ASN lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.