Sabtu, 15 Desember 2018

Ini Alasan Jokowi agar Bandara Lampung jadi Bandara Internasional

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat di Lampung Timur untuk bertemu dengan para kepala desa se Provinsi Lampung pada Jumat, 23 November 2018. Foto: Istimewa.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat di Lampung Timur untuk bertemu dengan para kepala desa se Provinsi Lampung pada Jumat, 23 November 2018. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi agar segera menetapkan Bandara Radin Inten II di Bandar Lampung, Lampung, sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau fasilitas yang ada di Bandara Radin Inten II, Sabtu 24 November 2018.

    BACA: Jokowi Terima Gelar Raja Balak Mangkunegara dari Suku Komering

    “Baik terminalnya yang sudah sangat memadai dan siap, juga runaway-nya, juga apron untuk parkir pesawatnya sudah sangat siap,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis dalam lam setkab.go.id, Ahad, 25 November 2018.

    Jokowi juga meminta agar segera dibuka rute penerbangan langsung, baik dari Singapura ke Lampung, maupun dari Malaysia ke Lampung. Menurut Jokowi dengan adanya rute penerbangan langsung itu dapat meningkatkan turisme maupun investasi.

    “Kita harapkan dengan pembukaan Bandara Radin Inten II ini menjadi bandara internasional pertumbuhan ekonomi kemudian pariwisata akan meningkat di provinsi Lampung ini,” tutur dia.

    BACA: Kunjungi Mal di Palembang, Jokowi Cek Harga Beras dan Sayur

    Saat ini Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah menyerahkan pengelolaan Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ke PT Angkasa Pura II pada Senin, 27 Agustus 2018. "Kami harapkan kedua bandara tersebut (Bandara Radin Inten II dan Bandara Fatmawati) setelah manajemennya dialihkan ke PT Angkasa Pura bisa lebih bagus, masih perlu ada perbaikan-perbaikan dari segi fasilitas udara," kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Pramintohadi Sukarno saat penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II di Jakarta Pusat, Senin, 27 Agustus 2018.

    Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin megnatakan perusahaannya menyiapkan dana sebesar Rp 300-500 miliar per bandara untuk alokasi pengembangan bandara pasca pengalihan.

    Hingga saat ini pengembangan masih akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana bandara seperti perluasan gedung terminal serta pembangunan dan perawatan landasan pacu.

    Awaluddin mencontohkan pengelolaan Bandara Banyuwangi yang resmi dikelola PT Angkasa Pura II sejak 2017. Bandara tersebut kini sudah memiliki lahan parkir pesawat yang lebih luas.

    Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.

    SUHAIMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyerangan Polsek Ciracas Diduga Ada Konflik TNI dan Juru Parkir

    Mabes Polri akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas yang terjadi pada Rabu, 12 Desember 2018 dini hari. Diduga buntut konflik TNI dengan juru parkir.