TEMPO.CO, Depok - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Panama Papers dan Wikileaks membantu pemerintah untuk mendeteksi aset pengusaha yang mencoba mengemplang pajak. Dulu penyimpanan aset pengusaha di beberapa wilayah offshore tidak bisa terdeteksi.
Baca juga: Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers
“Apalagi pernah terjadi Panama Papers, Wikileaks itu bagusnya untuk mengetahui,” ujar Sri Mulyani sat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu14 November 2018.
Panama Papers adalah istilah untuk menyebut 11,5 juta dokumen firma hukum Mossack Fonseca yang bocor. Dokumen itu ditelisik 370 jurnalis, termasuk dari Tempo, yang ikut dalam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sejak setahun lalu. Tempo menemukan, sedikitnya 899 individu dan perusahaan di Indonesia di dokumen itu.
Keberadaan dokumen ini memungkinkan publik mengetahui bagaimana dunia offshore dan modus menghindari kewajiban membayar pajak.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia dalam jangka pendek telah menjalin kerja sama antar negara untuk mendata para wajib pajak. Peningkatan mutu pengawasan juga terus diperbaiki. “Sekarang ini antara negara Singapura dan Indonesia telah menjalin kerja sama. Hong Kong dengan Indonesia sudah kerja sama.”
Sri Mulyani mengatakan wajib pajak kaya yang memilih tinggal di Singapura tidak perlu dipermasalahkan. Nanti otoritas keuangan Singapura akan memberikan data mengenai jumlah aset yang dimiliki. “Pendapatannya sekian, sudah bayar pajak di Singapura sekian. Maka harus bayar pajak berapa di Indonesia,” ungkap dia.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini belum pernah ada sebelumnya termasuk 12 tahun pas menjabat Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengusaha-pengusaha mengemplang pajak dengan mencari lokasi tax heaven. “Orang kaya mudah sekali untuk pindah saja ke Australia, Hong Kong, ke Makau, Singapura dan Inggris.”
