TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengecek warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut dalam dokumen Paradise Papers. “Kalau ada WNI, terus ada hubungannya dengan perpajakan, kami akan gunakan kerja sama internasional,” katanya di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2017.
Dokumen dalam Paradise Papers menunjukkan hubungan mendalam antara politikus dan pebisnis di suaka gelap pajak. Sejumlah perusahaan juga tersangkut dalam dokumen ini, di antaranya Apple, Nike, Uber, dan perusahaan global lain. Aktor yang terlibat dalam dokumen tersebut berusaha menyiasati pajak dengan berbagai trik pembukuan.
Sebanyak 120 politikus dari seluruh dunia tersangkut dalam Paradise Papers. Adapun WNI yang masuk daftar tersebut adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala Badan Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.
Baca: Disebut-sebut di Paradise Papers, Begini Tanggapan Thomas Lembong
Menurut Sri Mulyani, kerja sama internasional untuk mengkaji Paradise Papers dilakukan dalam rangka memerangi flow of fund yang bersifat ilusif dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebab, keberadaan perusahaan offshore (cangkang) membuat adanya ketidakadilan kedudukan antar-perusahaan di mata hukum.
Ia mengatakan yang perlu menjadi perhatian kini adalah memperkuat basis data perpajakan atau tax based. Tax based Indonesia yang paling utama untuk diperbaiki, menurut Sri Mulyani, yang berasal dari high wealth individual.
Namun Sri Mulyani belum bisa menjelaskan secara rinci langkah yang akan dilakukan pemerintah kepada WNI yang masuk dokumen Paradise Papers. “Yang pasti, kami koordinasi dengan internasional dulu. Selanjutnya, kami akan telusuri laporan untuk meningkatkan tax based,” ujarnya.
Paradise Papers berasal dari dua firma serupa dengan asal Panama Papers, yaitu Appleby dan Asiaciti Trust. Firma tersebut kerap menyediakan jasa layanan perusahaan offshore. Data di dokumen Paradise Papers juga berasal dari pusat data di 19 yurisdiksi suaka pajak lain.
RIANI SANUSI PUTRI | MWS
