BPK Apresiasi Upaya Sri Mulyani Revaluasi Barang Milik Negara

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, merangkul seorang siswa saat berada di depan kelas ketika mengajar Sekolah Dasar Negeri 7 Kenari, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) dalam dua tahun terakhir.

"Atas nama BPK, saya sambut baik langkah pemerintah untuk hitung BMN yang merupakan bagian dari Perpres 75/2017 tentang penilaian kembali BMN dan daerah. Perpres itu tindak lanjut hasil rapat dengan menteri keuangan yang meminta agar pemerintah revaluasi BMN yang digunakan kembali sebagai untuk underlying surat berharga syariah negara," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam "Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018" di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Bahrullah mengatakan, penilaian kembali BMN penting dilakukan untuk mewujudkan penilaian aset negara yang akuntabel dan sesuai dengan nilai kewajaran. Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN sendiri nantinya akan berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 mendatang.

Baca juga: Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Meningkat Jadi Rp 5.728 T

"Kami sudah memberikan dukungan kepada menteri keuangan. BPK menyampaikan penilaian kembali BMN ini agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional sesuai prinsip akuntansi," ujar Bahrullah.

Hasil revaluasi BMN yang dilakukan oleh pemerintah sendiri pada 2017-2018 yaitu nilai BMN meningkat menjadi Rp 5.728,49 triliun dibandingkan nilai BMN pada satu dekade yang lalu. Kenaikan nilai BMN adalah sebesar Rp 4.190,31 triliun dari sebelumnya Rp 1.538,18 triliun.

Revaluasi BMN sendiri sebenarnya merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga. Revaluasi kali ini merupakan yang termutakhir dari valuasi yang dilakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Pemerintah sendiri mulai menyusun neraca keuangan dan aset negara untuk pertama kalinya pada 2004 lalu, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan saat itu hanya sebesar Rp 229 triliun.

Menurut Sri Mulyani, penilaian kembali tahun 2017-2018 sendiri dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 lalu dan telah selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa.






Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

1 jam lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Inilah 5 Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak

2 jam lalu

Inilah 5 Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak

Pemerintah Arab Saudi mulai mengatur ulang kuota haji bagi setiap negara. Lalu, negara mana saja yang mendapat kuota haji terbanyak pada 2023?


Pembakaran Al Quran, Kepala Asosiasi Umat Muslim Aljazair Serukan Boikot

9 jam lalu

Pembakaran Al Quran, Kepala Asosiasi Umat Muslim Aljazair Serukan Boikot

Kepala Asosiasi Umat Muslim Al Jazair menilai kecaman saja tak cukup, namun perlu juga boikot pada produk negara yang membiarkan pembakaran Al Quran.


Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

11 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

1 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

1 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Arab Saudi Ajukan Syarat Normalisasi Hubungan dengan Israel

2 hari lalu

Arab Saudi Ajukan Syarat Normalisasi Hubungan dengan Israel

Arab Saudi hanya akan normalisasi hubungan dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara.


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

2 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Polda Metro Jaya: Kemacetan di Jakarta Meningkat, Negara Rugi Rp 70 Triliun

2 hari lalu

Polda Metro Jaya: Kemacetan di Jakarta Meningkat, Negara Rugi Rp 70 Triliun

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19.


Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

Sidang 18 konsumen Meikarta ditunda dua pekan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk.