Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Meningkat Jadi Rp 5.728 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara pada seorang siswa saat mengajar Sekolah Dasar Negeri 7 Kenari, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Kemenkeu Mengajar sebuah kegiatan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara pada seorang siswa saat mengajar Sekolah Dasar Negeri 7 Kenari, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Kemenkeu Mengajar sebuah kegiatan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melakukan revaluasi atau penilaian kembali pada periode 2017-2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai barang milik negara (BMN) meningkat menjadi Rp 5.728,49 triliun dibandingkan satu dekade yang lalu.

    Baca juga: Sri Mulyani Terkesan Murid SD Paham Mengelola Keuangan Negara

    "Nilai yang meningkat atau kenaikan dari barang milik negara adalah sebesar Rp 4.190,31 triliun dari Rp 1.538,18 triliun. Sekarang nilai BMN sesudah dilakukan penilaian kembali menjadi RpRp5.728,49 triliun," kata Sri Mulyani dalam "Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018" di Gedung BPK Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

    Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan penilaian kembali BMN dimulai pada 29 Agustus 2017. Menurut dia, penilaian selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di Nusa Tenggara Barat yang mengalami dampak bencana gempa pada Agustus 2018.

    Sri Mulyani menjelaskan tenaga penilai pemerintah melakukan penilaian, membangun sistem informasi dan aplikasi pendukung dalam pelaksanaan kembali penilaian BMN, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPK dan komite standar akuntansi pemerintahan.

    "Hal ini kami lakukan sebagai mitigasi risiko agar kegiatan penilaian kembali BMN dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip keuangan yang baik," ujar Sri Mulyani.

    Dari sisi regulasi, kata Sri Mulyani, telah diterbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali BMN dan daerah. Juga PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN, dan PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang penilaian BMN dan peraturan teknis lainnya.

    Menurut Sri, perbaikan sistem informasi pengelolaan BMN ini dilakukan agar pengelolaan BMN lebih akuntabel, produktif, dan lebih berdaya guna.

    Dia mengatakan penilaian tersebut berawal dari pembahasan underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Raker Komisi XI DPR RI pada 23 Mei 2016. Pemerintah kemudian berencana menilai kembali BMN.

    "Kegiatan penilaian kembali BMN merupakan salah satu upaya meningkatkan tata kelola pengelolaan BMN yang lebih baik. Selain itu kegiatan pengelolaan BMN juga bertujuan untuk memperoleh nilai BMN yang terkini di LKPP," kata Sri Mulyani.

    Menurut dia, hal itu juga dilakukan dalam rangka membangun database BMN yang lebih aktual dan baik untuk kepentingan pengelolaan BMN yang makin produktif. Selain itu, kata Sri Mulyani, untuk mengidentifikasi BMN yang idle atau menganggur dan untuk meningkatkan leverage atau pengaruh BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan SBSN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.